Analisis Hukum Korporasi & Tata Kelola Perusahaan | Alo Advokat - Akmal Law Office & Partners I Kantor Advokat & Pengacara di Indonesia Ulasan mendalam mengenai regulasi hukum korporasi di Indonesia, tanggung jawab direksi, hingga kepatuhan hukum perusahaan terbaru.https://aloadvokat.com/artikel-alo-advokat/3512164846.xml?limit=10/images/0/24098132/VGHl-1twLyGgVDIvYBNKdnQfKlg.jpgPerbedaan Hukum Materil dan Hukum Formil: Mengapa Gol Bisa Dicoret karena Offside?Penjelasan perbedaan Hukum Materil dan Hukum Formil dalam hukum Indonesia disertai analogi sepak bola, regulasi 2026, dan contoh kasus.https://aloadvokat.com/artikel/perbedaan-hukum-materil-dan-formilhttps://aloadvokat.com/artikel/perbedaan-hukum-materil-dan-formilPP 30 Tahun 2026: Tarif Merek Naik Rp1 Juta, Paten dan Hak Cipta TetapPP 30 Tahun 2026 resmi mengubah tarif PNBP Kementerian Hukum. Simak kenaikan biaya merek, tarif paten, hak cipta, dan insentif baru bagi UMK.https://aloadvokat.com/artikel/tarif-pnbp-kekayaan-intelektual-2026https://aloadvokat.com/artikel/tarif-pnbp-kekayaan-intelektual-2026Penitipan atau Utang-Piutang? Salah Konstruksi Bisa Berujung Pidana PenggelapanAnalisis perbedaan mendasar antara perjanjian penitipan (Pasal 1694 KUHPerdata) dan perjanjian pinjam-meminjam (Pasal 1754 KUHPerdata). Ketahui konsekuensi hukum, risiko pidana Pasal 486 KUHP 2023, dan implikasi dalam transaksi bisnis.https://aloadvokat.com/artikel/perbedaan-penitipan-dan-utang-piutanghttps://aloadvokat.com/artikel/perbedaan-penitipan-dan-utang-piutangBank Memutus Kerja Sama Setelah Digugat, Mahkamah Agung Nyatakan Perbuatan Melawan HukumMahkamah Agung menegaskan bahwa pemutusan perjanjian secara sepihak tanpa dasar yang sah dapat menjadi perbuatan melawan hukum. Simak analisis Putusan MA No. 5 K/Pdt/2016.https://aloadvokat.com/artikel/pemutusan-perjanjian-setelah-digugat-putusan-ma-5-k-pdt-2016https://aloadvokat.com/artikel/pemutusan-perjanjian-setelah-digugat-putusan-ma-5-k-pdt-2016Analisis Putusan MA No. 1866 K/Pdt.Sus-Pailit/2022: Bank Tidak Berwenang Menahan Sertifikat Debitor PailitMahkamah Agung menegaskan bahwa bank tidak dapat menggunakan hak retensi untuk menahan sertifikat hak milik debitor pailit. Kurator berwenang menguasai seluruh harta pailit.https://aloadvokat.com/artikel/hak-retensi-bank-harta-pailit-putusan-ma-1866https://aloadvokat.com/artikel/hak-retensi-bank-harta-pailit-putusan-ma-1866Hak Imunitas Patriot Bond dalam UU P2SK 2026: Benarkah Bisa Melindungi Dana Hasil Kejahatan?Mengulas hak imunitas Patriot Bond dalam UU P2SK 2026, batas perlindungan hukum, potensi dampaknya terhadap penegakan hukum, pencucian uang, perpajakan, serta peran Danantara dalam penerbitan instrumen inihttps://aloadvokat.com/artikel/hak-imunitas-patriot-bondhttps://aloadvokat.com/artikel/hak-imunitas-patriot-bondLegal Corporate Specialist: Peran, Kompetensi & Tantangan Regulasi BisnisPelajari tugas, tanggung jawab, kompetensi, dan tantangan Legal Corporate Specialist dalam menghadapi perubahan regulasi bisnis, KBLI 2025, OSS, legal due diligence, legal opinion, hubungan industrial, hingga kepatuhan korporasi di Indonesia.https://aloadvokat.com/artikel/legal-corporate-specialist-tantangan-regulasi-bisnishttps://aloadvokat.com/artikel/legal-corporate-specialist-tantangan-regulasi-bisnisDeferred Prosecution Agreement (DPA): Penundaan Penuntutan Korporasi dalam KUHAP 2025Pelajari konsep subjek hukum di Indonesia. Temukan perbedaan mendasar badan hukum (PT, Yayasan) dan non-badan hukum (CV, Firma) serta risiko pidana korporasi menurut KUHP Nasional terbaru bersama Akmal & Partners Law Office."https://aloadvokat.com/artikel/deferred-prosecution-agreement-dpa-korporasi-kuhaphttps://aloadvokat.com/artikel/deferred-prosecution-agreement-dpa-korporasi-kuhapMediasi Hubungan Industrial, Studi Penyelesaian Perselisihan Hak Pekerja PT FreeportAnalisis mendalam mediasi hubungan industrial dalam sengketa pekerja PT Freeport Indonesia. Pelajari efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian perselisihan hak, strategi mediator, dan relevansinya dengan UU Cipta Kerja serta aturan ketenagakerjaan terbaru.https://aloadvokat.com/artikel/mediasi-hubungan-industrial-perselisihan-hak-freeporthttps://aloadvokat.com/artikel/mediasi-hubungan-industrial-perselisihan-hak-freeportAturan UU P2SK Di Tengah Badai Dolar 18k Apa DampaknyaAnalisis kritis pasca pengesahan Revisi UU P2SK di saat rupiah tembus Rp18.000. Mengupas perluasan kewenangan OJK atas kripto, mandat Rupiah Digital oleh Bank Indonesia, serta potensi tumpang tindih regulasi yang membebani pasar keuanganhttps://aloadvokat.com/artikel/analisis-uu-p2sk-badai-rupiahhttps://aloadvokat.com/artikel/analisis-uu-p2sk-badai-rupiah