Skip to main content

ALO AI KNOWLEDGE HUB

Pusat Riset Peraturan, Perundang-undangan & Literatur Hukum Pro-Sync


📜

Undang-Undang

Akses seluruh hirarki UU & Perpu Republik Indonesia terbaru.

🏢

Peraturan Pemerintah

Database PP, Perpres, dan Permen sektoral terlengkap.

⚖️

Yurisprudensi

Kumpulan Putusan Mahkamah Agung & MK yang telah inkracht.

📚

Buku & Jurnal

E-Book & Literatur hukum eksklusif Akmal Law Office.

ALO AI KNOWLEDGE HUB

Pusat Riset Peraturan & Literatur Hukum Terintegrasi Pasal ID


📜

Undang-Undang

Seluruh hirarki UU & Perpu Republik Indonesia.

🏢

Peraturan Pemerintah

PP, Perpres, dan Instruksi Presiden terbaru.

⚖️

Putusan Mahkamah

Yurisprudensi MA dan Putusan Konstitusi.

📚

Buku Hukum

E-Book & Literatur hukum eksklusif Akmal Law Office.

📊

Simulasi Saham PT

Rancang struktur modal dan kepemilikan saham sesuai UU No. 40/2007 secara otomatis.

Buka Instrumen Digital
TUTUP [×]
● CORPORATE_LOGIC_V.2.5

Corporate Digital Tool

CONFIGURASI MODAL PT:

ANALISIS YURIDIS REAL-TIME
MODAL DISETOR
Rp 0
RASIO SETORAN
0%
AWAITING_DATA
PENDIRILEMBAR%
🤖 COMPLIANCE LOGIC:
Input Modal Dasar dan Setoran untuk memulai audit digital.
💬 KONSULTASI ALO ADVOKAT
💼

Labor Assistant AI

Simulasi pesangon & kompensasi berdasarkan UU No. 6/2023 dan PP 35/2021 secara otomatis.

Buka Instrumen Digital
TUTUP [×]
● PHI_ENGINE_V.6.0

Labor Digital Tool

PENTING: Pastikan merujuk pada perjanjian kerja atau peraturan perusahaan, selama tidak bertentangan dengan UU Cipta Kerja.
PHI SETTLEMENT MONITOR
STATUS
-
KOEFISIEN
-
AWAITING_DATA
KOMPONEN HAKESTIMASI (Rp)
[ DATA_WAITING ]
🤖 SYSTEM ADVISORY:
Gunakan chatbot untuk memulai audit hak kompensasi.
💬 KONSULTASI STRATEGI PHI
⚖️

Analisis Faraid Digital

Hitung pembagian waris Islam otomatis berdasarkan KHI secara presisi dan instan.

Akses Sistem Faraid
×
FARAID_LOGIC_ENGINE_V.3.5

Legal AI Assistant

MANUAL DATA INPUT

Rp
PENTING: Hasil simulasi berdasarkan KHI. Validitas hukum tetap memerlukan Penetapan Ahli Waris (PAW) dari Pengadilan Agama.
ANALISIS WARIS REAL-TIME
SYSTEM_IDLE: Awaiting Data...
🤖 FARAID KNOWLEDGE:
Gunakan chatbot atau input manual untuk menghitung porsi waris secara otomatis.
💳 MULAI KONSULTASI PREMIUM

Akses tanya jawab langsung dengan Advokat Akmal & Partners.

🏗️

OSS-RBA Roadmap AI

Deteksi otomatis level risiko bisnis (KBLI) dan daftar izin operasional wajib sesuai PP 28/2025.

Buka Instrumen Digital
TUTUP [×]
● OSS_ENGINE_V.2.0_RBA_COMPLIANT

Licensing Assistant

DASAR HUKUM: Berdasarkan PP No. 28 Tahun 2025 dan Perka BKPM No. 5 Tahun 2025. Perizinan ditentukan oleh Tingkat Risiko dan Skala Usaha.
● COMPLIANCE_ROADMAP_MONITOR
RISK_LEVEL
STANDBY
PB_UTAMA
-
[ AWAITING_AI_DATA_STREAM ]
🤖 SYSTEM ROADMAP:
Input jenis usaha untuk memetakan kewajiban perizinan sesuai rezim terbaru.
💬 HUBUNGI ALO ADVOKAT
🏛️

Debt Settlement

Simulasi restrukturisasi hutang dan pemetaan aset sengketa berdasarkan prioritas hukum.

Jalankan Analisis PKPU
🏠

Harta Gono-Gini AI

Simulasi pembagian harta bersama pasca perceraian berdasarkan kontribusi dan regulasi.

Buka Instrumen Digital
TUTUP [×]
● FAMILY_LAW_ENGINE_V.2.0

Family Digital Tool

DISCLAIMER: Harta bawaan (warisan/hibah) tetap milik masing-masing kecuali diperjanjikan lain dalam Prenup.
ASSET DIVISION MONITOR
HUKUM DASAR
-
RASIO HARTA
-
AWAITING_INPUT
KOMPONENESTIMASI BAGIAN
[ DATA_WAITING ]
🤖 LEGAL ADVISORY:
Chatbot akan menganalisis hak Anda berdasarkan UU Perkawinan & KHI.
💬 KONSULTASI HUKUM KELUARGA
📊

Struktur Upah dan Skala Upah

Rancang skala upah proporsional menggunakan metode Poin Faktor & Dua Titik sesuai PP 36/2021.

Buka Instrumen Digital
TUTUP [×]
● COMPENSATION_ENGINE_V.1.0

HR Legal AI Assistant

SIMULASI METODE DUA TITIK (SUSU):

● LIVE SUSU MONITOR (WAGE STRUCTURE)
RENTANG (SPREAD)
0%
REGULASI STATUS
STANDBY
GOL MIN (Rp) MID (Rp) MAX (Rp)
[ AWAITING_DATA_STREAM ]
🤖 LEGAL INSIGHT:
Gunakan chatbot atau isi data untuk simulasi Struktur Upah dan Skala Upah (SUSU).
💬 KONSULTASI PENYUSUNAN SUSU
Policy Brief: Sekilas Tentang Acara Pidana (KUHAP 2025)
Gunakan tombol Panah atau Spacebar untuk navigasi

POLICY BRIEF - 09 Januari 2026

Sekilas Tentang Acara Pidana

Implementasi UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP Baru)

Oleh: Prasetyo Bayu Murty

Latar Belakang

Mulai 2 Januari 2026, UU No. 20 Tahun 2025 resmi menggantikan UU No. 8 Tahun 1981.

Berlaku bersamaan dengan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023).

Fokus Utama:

  • Modernisasi proses hukum pidana.
  • Efisiensi pemulihan kerugian.
  • Keadilan Restoratif.

1. Penyelidikan, Penyidikan & Penuntutan

Penyelidikan
Mencari peristiwa yang diduga tindak pidana guna menentukan penyidikan.
Penyidikan
Mencari bukti guna membuat terang tindak pidana dan tersangka. Ada wewenang "Upaya Paksa".
Penuntutan
Melimpahkan perkara ke pengadilan. Muncul konsep Saksi Mahkota & Perjanjian Pemaafan.

2. Alat Bukti & Hak Saksi

Alat Bukti: Keterangan Ahli, Surat, Keterangan Terdakwa, Barang Bukti, Elektronik, Pengamatan Hakim.

Hak Saksi (13 Poin Penting):

  • Bebas dari tekanan.
  • Bantuan hukum.
  • Kerahasiaan identitas.
  • Ganti rugi biaya transportasi.
  • Perlindungan keamanan.
  • Tidak dituntut atas kesaksian jujur.

3. Keadilan Restoratif (RJ)

Mekanisme pemulihan keadaan semula, bukan sekadar pembalasan.

Syarat RJ Korporasi:

  • Tindak pidana pertama kali.
  • Melakukan ganti rugi/restitusi.
  • Tindakan korektif lainnya.

Korporasi dapat dikenai pertanggungjawaban hingga pembubaran.

4. Gugatan Ganti Rugi

Dapat digabungkan langsung dengan perkara pidana jika ada kerugian bagi orang lain.

Ketentuan:

  • Diajukan paling lambat sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan.
  • Jika JPU tidak hadir, permintaan diajukan sebelum Hakim menjatuhkan putusan.

Kesimpulan & Strategi

"KUHAP baru mengatur konsep baru seperti mekanisme kesepakatan dan keadilan restoratif."

Diperlukan analisis mendalam agar tidak salah arah dalam merumuskan Strategi Penanganan Perkara.

Disclaimer: Materi ini hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat hukum profesional.

Mohon Tunggu...