Salam,

Halo, terima kasih sudah menghubungi aloadvokat.com dan telah menyampaikan kronologi permasalahannya secara lengkap. Dari kronologi tersebut, persoalan yang terjadi tidak berhenti pada kecelakaan kendaraan atau perbedaan mengenai cara pembayaran kerugian. Setelah proses penyelesaian melalui asuransi tidak berjalan sesuai rencana, muncul permintaan pembayaran langsung sebesar Rp300.000, kemudian terjadi penyebaran foto dan informasi pribadi Anda serta keluarga melalui Facebook.

Rangkaian tersebut menimbulkan beberapa persoalan hukum yang berbeda, yaitu mengenai permintaan pembayaran, kemungkinan pengancaman, penyebaran Data Pribadi, penyebaran foto anak, tuduhan bahwa seseorang adalah “kriminal”, serta gangguan melalui nomor-nomor yang tidak dikenal setelah nomor HP Anda dipublikasikan. Masing-masing perbuatan mempunyai unsur sendiri sehingga harus dilihat berdasarkan perbuatan dan bukti yang tersedia.

JAWABAN

Permintaan Rp300 Ribu

Setelah proses penyelesaian melalui asuransi tidak berjalan sebagaimana rencana, Y meminta agar diberikan uang sebesar Rp300.000. Anda menolak karena tetap memilih penyelesaian melalui asuransi. Setelah penolakan tersebut, Y mempublikasikan foto Anda, anak dan suami, nomor HP Anda serta SIM A suami melalui Facebook.

Urutan tersebut penting karena permintaan uang terjadi sebelum publikasi informasi pribadi. Yang harus diperhatikan bukan sekadar adanya permintaan Rp300.000, tetapi apakah permintaan tersebut disertai pemaksaan atau ancaman tertentu yang kemudian diikuti tindakan terhadap Anda. Hubungan antara permintaan uang, penolakan Anda, dan publikasi setelahnya harus dilihat dari komunikasi yang terjadi.

Apabila ada pesan yang menghubungkan pembayaran Rp300.000 dengan ancaman untuk menyebarkan foto, identitas, nomor HP, atau informasi lain mengenai Anda dan keluarga, hubungan tersebut mempunyai arti hukum yang penting. Sebaliknya, apabila tidak ada ancaman yang dikaitkan dengan permintaan tersebut, permintaan ganti kerugian akibat kecelakaan perlu dibedakan dari tindak pidana pemerasan atau pengancaman. Dengan demikian, komunikasi mengenai Rp300.000 menjadi salah satu bukti utama dalam perkara ini.

Pasal 482 KUHP

Pasal 482 KUHP mengatur pemerasan. Unsurnya meliputi maksud memperoleh keuntungan secara melawan hukum, memaksa orang lain, serta penggunaan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan untuk memperoleh sesuatu yang menjadi tujuan pemaksaan. Jadi, nominal Rp300.000 bukan unsur pemerasan.

Dalam kronologi yang disampaikan, belum terdapat keterangan bahwa Y menggunakan kekerasan atau mengancam akan melakukan kekerasan ketika meminta Rp300.000. Karena itu, fakta bahwa Y meminta uang tersebut belum dengan sendirinya memenuhi Pasal 482. Yang harus dibuktikan adalah adanya cara memaksa berupa kekerasan atau ancaman kekerasan.

Menyebarkan foto atau informasi melalui media sosial bukan Ancaman Kekerasan untuk Pasal 482. Publikasi tersebut harus dilihat melalui ketentuan lain, misalnya mengenai Data Pribadi, pencemaran, atau pengancaman dengan ancaman pencemaran. Jadi, apabila tidak terdapat kekerasan atau ancaman kekerasan, Pasal 482 bukan dasar utama untuk perbuatan tersebut.

Pasal 483 KUHP

Pasal 483 KUHP mengatur pengancaman dengan ancaman pencemaran, pencemaran tertulis, atau membuka rahasia untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu. Unsurnya mencakup maksud memperoleh keuntungan secara melawan hukum, adanya paksaan, dan adanya ancaman pencemaran, pencemaran tertulis, atau membuka rahasia sebagai sarana melakukan pemaksaan.

Ketentuan ini lebih dekat dengan kronologi Anda apabila terdapat hubungan langsung antara permintaan Rp300.000 dengan ancaman menyebarkan foto, identitas, nomor HP, atau informasi pribadi. Misalnya, sebelum postingan Facebook dibuat terdapat komunikasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila uang tidak diberikan maka foto atau identitas Anda akan disebarkan.

Kalau pola komunikasinya memang demikian, ancaman penyebaran tersebut dapat menjadi sarana pemaksaan untuk memperoleh pembayaran. Sebaliknya, apabila Y baru menyebarkan informasi setelah Anda menolak dan sebelumnya tidak pernah menggunakan ancaman tersebut untuk memaksa pembayaran, publikasi itu tetap dapat dipersoalkan berdasarkan ketentuan lain, tetapi hubungan dengan Pasal 483 harus dilihat dari bukti yang benar-benar ada.

Penyelesaian Melalui Asuransi

Kronologi mengenai asuransi penting untuk menjelaskan posisi para pihak sejak awal. Suami Anda sudah menawarkan agar kerusakan kendaraan diselesaikan melalui pihak asuransi. Pada saat pembuatan laporan kecelakaan di kepolisian, kemudian diperlukan surat pernyataan damai dari Y beserta KTP dan STNK asli untuk keperluan proses tersebut.

Pada awalnya Y menyatakan bersedia membuat surat pernyataan dan mengurus proses tersebut bersama. Setelah itu Y mengubah pendirian dan meminta dokumen dikirim melalui paket. Pada hari yang telah ditentukan, Y mengatakan, “Liat nanti aja,” sedangkan proses klaim asuransi tidak dapat terus ditunda karena terdapat tahapan administrasi dan waktu yang harus dijalankan.

Setelah komunikasi semakin sulit, Anda dan suami memblokir WhatsApp Y. Setelah itu Y meminta pembayaran langsung sebesar Rp300.000. Dengan demikian, persoalan awalnya adalah cara penyelesaian kerusakan kendaraan, yaitu melalui asuransi atau pembayaran langsung, sebelum berkembang menjadi persoalan penyebaran informasi pribadi dan gangguan melalui media elektronik.

Seluruh bukti proses asuransi perlu disimpan, termasuk laporan kecelakaan, komunikasi mengenai surat pernyataan damai, permintaan KTP dan STNK, komunikasi mengenai pengiriman dokumen, percakapan sebelum pemblokiran, serta pesan mengenai Rp300.000. Bukti tersebut membantu menjelaskan konteks hubungan para pihak dan mengapa permintaan pembayaran langsung muncul setelah proses melalui asuransi tidak berjalan sebagaimana rencana.

Penyebaran Data Pribadi

Setelah Anda menolak memberikan Rp300.000, Y mempublikasikan nomor HP Anda, informasi pada SIM A suami, serta foto Anda, anak dan suami melalui Facebook. Publikasi tersebut menimbulkan persoalan berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi karena informasi yang disebarkan berkaitan dengan identitas orang tertentu dan membuat orang tersebut dapat dikenali atau dihubungi pihak lain.

Pasal 65 ayat (2) UU PDP melarang setiap orang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya. Pasal 67 ayat (2) mengatur pidana terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya. Unsurnya mencakup adanya Data Pribadi milik orang lain, adanya tindakan pengungkapan, adanya kesengajaan, dan dilakukan secara melawan hukum.

Dalam perkara ini, nomor HP Anda harus diperhatikan secara khusus karena setelah dipublikasikan muncul nomor-nomor yang sebelumnya tidak dikenal dan kemudian menghubungi Anda. Informasi yang terdapat pada SIM A suami juga perlu didokumentasikan untuk melihat bagian Data Pribadi apa yang benar-benar dibuat terbuka kepada publik.

Penyebaran Foto Anak

Foto anak perlu dibahas secara tersendiri karena anak bukan pihak dalam kecelakaan maupun perselisihan mengenai pembayaran Rp300.000. Anak tidak ikut menentukan apakah kerusakan kendaraan diselesaikan melalui asuransi atau dibayar secara langsung. Karena itu, memasukkan foto anak ke dalam publikasi Y merupakan perbuatan yang mempunyai persoalan tersendiri.

UU PDP memasukkan data anak sebagai Data Pribadi yang bersifat spesifik. Dengan demikian, ketika foto anak dipublikasikan bersama foto orang tua dan informasi lainnya, publikasi tersebut menyangkut informasi mengenai anak yang mendapat perlindungan khusus. Caption, identitas, nomor telepon, serta informasi lain yang menyertai foto juga perlu diperiksa karena keseluruhan materi publikasi menentukan apa yang sebenarnya telah disebarkan.

Apabila foto anak disebarkan bersama tuduhan, keterangan yang mempermalukan keluarga, nomor telepon, identitas, atau informasi lain yang membuat anak dan keluarga mudah dikenali atau dihubungi, seluruh materi tersebut perlu disimpan. Komentar, pesan, ancaman, atau gangguan yang kemudian muncul terhadap anak atau keluarga juga perlu didokumentasikan sebagai bagian dari rangkaian peristiwa.

Tuduhan Sebagai “Kriminal”

Menyebut seseorang sebagai “kriminal” melalui Facebook harus dilihat bersama tuduhan yang menyertainya. Dalam konteks hukum pidana, yang menjadi persoalan adalah apakah terdapat tuduhan mengenai suatu perbuatan tertentu yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dan ditujukan agar diketahui umum.

Pasal 433 ayat (1) KUHP mengatur pencemaran apabila seseorang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya diketahui umum. Apabila dilakukan melalui tulisan atau gambar yang disiarkan atau ditampilkan kepada umum, Pasal 433 ayat (2) mengatur bentuk pencemaran tertulis.

Dalam perkara Anda, yang perlu diperiksa bukan hanya satu kata “kriminal”, tetapi apa sebenarnya perbuatan yang dituduhkan kepada Anda atau suami. Caption, foto, tulisan, komentar, dan keseluruhan konteks postingan harus dilihat untuk menentukan apakah ada tuduhan yang menyerang kehormatan atau nama baik dan memang dimaksudkan supaya diketahui publik.

Penyebutan “kriminal” juga bukan putusan pengadilan. Seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah hanya karena diberi label oleh pihak yang sedang berselisih. Penentuan seseorang melakukan tindak pidana tetap dilakukan melalui proses hukum dan pembuktian.

Pesan dari Nomor Tidak Dikenal

Setelah nomor HP Anda dipublikasikan di Facebook, muncul nomor-nomor yang sebelumnya tidak dikenal dan mengirim pesan yang menurut Anda bersifat melecehkan. Seluruh pesan tersebut perlu disimpan, termasuk pesan yang berisi makian, penghinaan, ancaman, rayuan seksual, atau bentuk gangguan lainnya.

Simpan screenshot secara utuh, nomor pengirim, nama atau foto profil, tanggal, waktu, voice note, foto, video, dan keseluruhan percakapan. Jangan hanya menyimpan satu pesan yang dianggap paling berat karena rangkaian komunikasi dapat menunjukkan bagaimana hubungan tersebut bermula dan informasi apa yang sebenarnya diketahui oleh pengirim.

Pasal 29 UU ITE sebagaimana diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 mengatur pengiriman Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau tindakan menakut-nakuti. Jadi, pesan yang hanya kasar atau tidak menyenangkan harus dibedakan dari pesan yang memenuhi unsur pasal tersebut.

Hubungan Y dengan Teror

Munculnya teror setelah nomor HP Anda dipublikasikan mempunyai hubungan waktu yang jelas dengan postingan tersebut. Namun, untuk mengaitkan pesan dari nomor lain kepada Y, harus ada bukti yang menunjukkan hubungan antara pengirim-pengirim tersebut dengan informasi yang dipublikasikan Y.

Misalnya, pengirim menyebut mendapatkan nomor Anda dari Facebook, mengirim screenshot postingan Y, mengetahui informasi yang hanya tercantum dalam postingan Y, atau menyatakan bahwa nomor Anda diperoleh dari unggahan tersebut. Bukti semacam itu dapat memperkuat hubungan antara publikasi Y dengan gangguan yang muncul setelahnya.

Catat waktu Y mempublikasikan nomor HP, waktu pertama kali nomor tidak dikenal menghubungi Anda, isi pesan pertama, serta informasi apa yang diketahui pengirim. Urutan waktu tersebut penting untuk menjelaskan apa yang terjadi setelah informasi pribadi Anda masuk ke ruang publik.

Doxing

Di media sosial, penyebaran foto, nomor HP, alamat, identitas, atau informasi pribadi seseorang ke ruang publik sehingga orang tersebut mudah dikenali, dicari, dihubungi, dipermalukan, atau menjadi sasaran gangguan dikenal dengan istilah doxing. Istilah tersebut digunakan dalam praktik media sosial untuk menggambarkan penyebaran informasi pribadi seseorang kepada publik melalui internet.

Dalam perkara ini, tindakan Y yang mempublikasikan foto Anda, anak dan suami, nomor HP Anda serta informasi pada SIM A suami melalui Facebook dapat disebut sebagai doxing dalam pengertian yang umum digunakan di media sosial. Informasi keluarga menjadi terbuka kepada publik, kemudian muncul gangguan dari nomor-nomor yang sebelumnya tidak dikenal.

Doxing sendiri bukan nama tindak pidana tersendiri dalam KUHP. Pertanggungjawaban hukumnya tetap dilihat dari perbuatan konkret yang dilakukan, seperti pengungkapan Data Pribadi, pencemaran, pengancaman, atau tindak pidana lain yang memenuhi unsur.

Bukti yang Perlu Disimpan

Simpan postingan Facebook Y secara utuh dan jangan hanya mengambil screenshot foto. Simpan nama akun, foto profil, nama pengguna, URL akun, caption, tanggal dan waktu, foto yang diunggah, komentar yang relevan, serta URL postingan. Apabila postingan kemudian dihapus, bukti yang sudah tersimpan tetap dapat menunjukkan isi publikasi yang pernah dibuat.

Simpan pula seluruh komunikasi dengan Y mengenai kecelakaan, proses asuransi, surat pernyataan damai, permintaan KTP dan STNK, perubahan rencana pengiriman dokumen, pemblokiran WhatsApp, dan permintaan Rp300.000. Jangan hanya menyimpan percakapan mengenai uang karena komunikasi sebelum dan sesudahnya dapat menjelaskan hubungan para pihak dan latar belakang munculnya permintaan pembayaran.

Untuk persoalan pengancaman, simpan komunikasi yang menunjukkan hubungan antara permintaan uang dengan ancaman pencemaran, pencemaran tertulis, membuka rahasia, atau menyebarkan informasi pribadi. Untuk teror melalui media elektronik, simpan seluruh pesan dari nomor yang menghubungi Anda beserta nomor pengirim, waktu pengiriman, identitas akun, dan informasi yang menunjukkan dari mana pengirim memperoleh nomor HP Anda.

Langkah Hukum

Langkah pertama adalah mengamankan seluruh bukti dan menghentikan penyebaran lebih lanjut. Anda dapat meminta Y menghapus foto, nomor HP, informasi identitas dan materi lain mengenai Anda dan keluarga yang telah dipublikasikan. Permintaan tersebut sebaiknya disimpan dalam bentuk komunikasi yang dapat dibuktikan sehingga terdapat jejak bahwa Anda sudah meminta penyebaran dihentikan.

Apabila penyebaran tidak dihentikan, Anda dapat mengirimkan somasi. Somasi dapat memuat permintaan penghapusan seluruh materi, penghentian penyebaran, larangan menyebarkan kembali Data Pribadi, serta permintaan agar Y tidak melakukan tindakan serupa terhadap Anda dan keluarga.

Apabila bukti komunikasi menunjukkan adanya ancaman untuk menyebarkan foto atau informasi pribadi sebagai cara memaksa pembayaran Rp300.000, Pasal 483 KUHP dapat menjadi dasar yang relevan. Apabila terdapat kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa pembayaran, Pasal 482 KUHP dapat dipertimbangkan. Kedua pasal tersebut mempunyai unsur yang berbeda sehingga laporan harus mengikuti bukti yang benar-benar tersedia.

Untuk penyebaran nomor HP dan Data Pribadi lainnya, Pasal 65 ayat (2) jo. Pasal 67 ayat (2) UU PDP dapat digunakan sesuai unsur yang terbukti. Untuk tuduhan “kriminal” melalui Facebook, Pasal 433 KUHP dapat digunakan sesuai isi dan konteks postingan. Sedangkan pesan elektronik yang mengandung ancaman kekerasan atau tindakan menakut-nakuti dapat dinilai berdasarkan Pasal 29 jo. Pasal 45B UU ITE.

Nilai kerugian bukan syarat umum agar suatu laporan pidana dapat dibuat atau suatu perkara dapat masuk pengadilan. Angka Rp2.500.000 yang dikenal dalam Perma Nomor 1 Tahun 2024 berkaitan dengan salah satu kriteria penerapan restorative justice di pengadilan, bukan batas minimal suatu tindak pidana.

Pada 2026, ketentuan tersebut dibaca bersama UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dan SEMA Nomor 1 Tahun 2026. Mekanisme restorative justice diarahkan pada pemulihan korban, antara lain melalui pemaafan, pengembalian barang, ganti rugi, pembayaran kerugian, atau bentuk pemulihan lainnya yang dituangkan dalam kesepakatan.

Persetujuan para pihak berarti korban dan pihak yang berperkara secara sukarela menyepakati perdamaian dan bentuk pemulihan yang harus dilakukan. Jadi bukan sekadar korban menyatakan memaafkan, tetapi terdapat kesepakatan yang jelas mengenai kewajiban masing-masing pihak dan kesepakatan tersebut dilaksanakan.

Perma Nomor 1 Tahun 2024 memberikan beberapa kategori perkara yang dapat ditempuh melalui pendekatan restoratif, termasuk tindak pidana ringan dengan kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000 atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat, delik aduan, tindak pidana dengan ancaman maksimal 5 tahun dalam salah satu dakwaan, perkara anak yang diversinya tidak berhasil, serta tindak pidana lalu lintas berupa kejahatan. Hakim tidak berwenang menerapkannya apabila korban atau terdakwa menolak perdamaian, terdapat relasi kuasa, atau terdapat pengulangan tindak pidana sejenis dalam jangka waktu yang ditentukan.

Dalam perkara ini, Pasal 482 KUHP mempunyai ancaman pidana maksimal 9 tahun sehingga tidak berada dalam batas umum 5 tahun tersebut. Sementara Pasal 483 KUHP dan Pasal 45B UU ITE mempunyai ancaman pidana lebih rendah, tetapi tetap harus dilihat jenis deliknya, status pelaku, kesediaan para pihak berdamai, pengulangan tindak pidana, serta pengecualian lain yang berlaku.

KESIMPULAN HUKUM

Berdasarkan kronologi tersebut, terdapat beberapa persoalan hukum yang dapat dipisahkan, yaitu permintaan Rp300.000, kemungkinan pengancaman, penyebaran Data Pribadi dan foto anak, tuduhan “kriminal” melalui Facebook, serta pesan dari nomor yang tidak dikenal.

Pasal 482 KUHP relevan apabila terdapat kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai alat memaksa pembayaran. Pasal 483 KUHP lebih relevan apabila terdapat ancaman pencemaran, pencemaran tertulis atau membuka rahasia yang digunakan untuk memaksa pembayaran. Penyebaran Data Pribadi, tuduhan kepada publik, dan pesan elektronik masing-masing dapat dinilai berdasarkan ketentuan yang sesuai dengan unsur perbuatannya.

Nilai Rp300.000 bukan penentu ada atau tidaknya tindak pidana. Yang menentukan adalah terpenuhi atau tidaknya unsur pasal dan kecukupan bukti. Jalur restorative justice dapat dinilai apabila perkara memenuhi ketentuan yang berlaku dan terdapat kesepakatan pemulihan antara pihak-pihak yang berperkara.

FAQ

Apakah permintaan Rp300.000 dapat dipersoalkan sebagai pemerasan atau pengancaman?

Permintaan uang harus dilihat bersama cara uang tersebut diminta dan tindakan yang menyertainya. Pasal 482 KUHP membutuhkan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan Pasal 483 KUHP menggunakan ancaman pencemaran, pencemaran tertulis atau membuka rahasia sebagai sarana memaksa. Dengan demikian, yang menjadi penentu bukan nominal Rp300.000, melainkan cara meminta uang dan unsur pemaksaan yang menyertainya.

Apakah menyebarkan foto ke Facebook merupakan ancaman kekerasan?

Penyebaran foto atau informasi melalui Facebook tidak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Perbuatan tersebut memiliki sifat yang berbeda dan dapat masuk ke persoalan Data Pribadi, pencemaran, atau pengancaman dengan ancaman pencemaran. Dengan demikian, publikasi di Facebook bukan Ancaman Kekerasan untuk Pasal 482.

Apakah kerugian harus minimal Rp2 juta agar laporan pidana bisa diproses?

Dalam hukum pidana tidak terdapat batas umum Rp2.000.000 yang menentukan boleh atau tidaknya suatu laporan diproses. Angka Rp2.500.000 dalam Perma Nomor 1 Tahun 2024 berkaitan dengan salah satu kriteria penerapan restorative justice, bukan batas minimal agar suatu perbuatan menjadi tindak pidana. Dengan demikian, kerugian di bawah angka tersebut tidak menghalangi proses pidana apabila unsur tindak pidananya terpenuhi dan alat buktinya cukup.

Apakah perkara dengan kerugian kecil tetap dapat sampai ke pengadilan?

Nilai kerugian yang kecil tidak dengan sendirinya menghentikan proses pidana. Yang dilihat adalah apakah perbuatan memenuhi unsur tindak pidana, apakah alat buktinya cukup, apakah pelakunya dapat diidentifikasi dan dimintai pertanggungjawaban, serta apakah perkara memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan dan persidangan. Dengan demikian, nilai kerugian bukan batas umum untuk masuk pengadilan.

Apakah penyebaran nomor HP saya dapat diproses secara hukum?

Nomor HP merupakan informasi yang berkaitan dengan seseorang dan pengungkapannya kepada publik dapat menimbulkan persoalan berdasarkan UU PDP. Yang harus dibuktikan adalah kepemilikan Data Pribadi tersebut, adanya tindakan pengungkapan, kesengajaan, dan sifat melawan hukum dari pengungkapan. Dengan demikian, penyebaran nomor HP dapat dipersoalkan berdasarkan UU PDP apabila unsur-unsurnya terpenuhi.

Mengapa foto anak ikut menjadi persoalan hukum?

Anak bukan pihak dalam kecelakaan maupun perselisihan pembayaran Rp300.000. Selain itu, data anak termasuk Data Pribadi yang bersifat spesifik menurut UU PDP, sehingga foto anak tidak dapat dipandang hanya sebagai bagian biasa dari sengketa antara dua orang dewasa. Dengan demikian, publikasi foto anak perlu dinilai tersendiri berdasarkan ketentuan pelindungan Data Pribadi dan keadaan konkret publikasinya.

Apakah penyebutan saya atau suami sebagai “kriminal” dapat dipersoalkan?

Yang harus dilihat bukan hanya kata “kriminal”, tetapi tuduhan yang dibentuk melalui kata tersebut dan keseluruhan isi postingan. Apabila terdapat tuduhan mengenai suatu perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik dan dimaksudkan supaya diketahui umum, Pasal 433 KUHP dapat menjadi dasar. Dengan demikian, penyebutan tersebut dapat dipersoalkan apabila keseluruhan unsur pencemaran terpenuhi.

Apakah pesan dari nomor tidak dikenal dapat dilaporkan?

Pesan tersebut harus dilihat dari isinya, cara pengiriman dan akibat yang ditimbulkannya. Pasal 29 jo. Pasal 45B UU ITE berkaitan dengan pengiriman langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau tindakan menakut-nakuti. Dengan demikian, pesan yang memenuhi unsur tersebut dapat menjadi dasar laporan, sedangkan pesan yang sekadar kasar atau tidak menyenangkan perlu dilihat berdasarkan ketentuan lain.

Apakah tindakan Y dapat disebut doxing?

Penyebaran foto, nomor HP, identitas dan informasi pribadi ke ruang publik seperti dalam perkara ini dalam penggunaan istilah media sosial dapat disebut doxing. Istilah tersebut menggambarkan tindakan membuka atau menyebarkan informasi pribadi seseorang kepada publik sehingga orang tersebut lebih mudah dikenali atau dihubungi. Dengan demikian, tindakan Y dapat disebut doxing dalam pengertian umum, sedangkan pertanggungjawaban hukumnya tetap didasarkan pada perbuatan konkret yang dilakukan.

Apakah perdamaian otomatis menghentikan perkara pidana?

Perdamaian dalam perkara pidana harus ditempatkan dalam mekanisme hukum yang berlaku. Restorative justice membutuhkan kesediaan para pihak dan kesepakatan mengenai bentuk pemulihan, serta tetap dibatasi oleh jenis tindak pidana, ancaman pidana, pengulangan tindak pidana, relasi kuasa, dan keadaan lain yang ditentukan hukum. Dengan demikian, perdamaian tidak otomatis menghentikan setiap perkara pidana.

Dasar Hukum

1. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 433, Pasal 482 dan Pasal 483.
2. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, khususnya Pasal 65 dan Pasal 67.
3. UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE, khususnya Pasal 29 dan Pasal 45B.
4. UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
5. Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
6. SEMA Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025.
7. UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
8. UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.