Salam,

Halo, terima kasih sudah menghubungi aloadvokat.com dan telah menyampaikan kronologi permasalahannya secara lengkap. Dari kronologi tersebut, persoalan yang terjadi tidak berhenti pada kecelakaan kendaraan atau perbedaan mengenai cara pembayaran kerugian. Setelah proses penyelesaian melalui asuransi tidak berjalan sesuai rencana, muncul permintaan pembayaran langsung sebesar Rp300.000, kemudian terjadi penyebaran foto dan informasi pribadi Anda serta keluarga melalui Facebook.

Rangkaian tersebut menimbulkan beberapa persoalan hukum yang berbeda, yaitu mengenai permintaan pembayaran, kemungkinan pengancaman, penyebaran Data Pribadi, penyebaran foto anak, tuduhan bahwa seseorang adalah “kriminal”, serta gangguan melalui nomor-nomor yang tidak dikenal setelah nomor HP Anda dipublikasikan. Masing-masing perbuatan mempunyai unsur sendiri sehingga harus dilihat berdasarkan perbuatan dan bukti yang tersedia.

JAWABAN

Dalam perkara seperti ini, penentuan pasal perlu dimulai dari konstruksi hukum perbuatan dan rumusan delik, bukan langsung memilih satu pasal berdasarkan akibat yang terlihat. Satu rangkaian kejadian dapat memuat beberapa perbuatan dengan unsur delik yang berbeda, sehingga masing-masing perbuatan harus dipisahkan agar unsur tindak pidana, bentuk pemaksaan, subjek yang dirugikan, serta alat bukti yang harus dibuktikan tidak tercampur. Penguraian ini penting untuk menghindari salah konstruksi dalam pelaporan maupun penuntutan.

Dalam kronologi Anda, permintaan pembayaran Rp300.000 harus dipisahkan dari perbuatan setelahnya. Pasal 482 KUHP baru relevan apabila terdapat kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memperoleh pembayaran, sedangkan Pasal 483 KUHP berkaitan dengan pengancaman melalui ancaman pencemaran, pencemaran tertulis, atau membuka rahasia untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu. Di sisi lain, penyebaran nomor HP dan informasi pribadi melalui Facebook dinilai berdasarkan UU PDP, sedangkan tuduhan “kriminal” menggunakan konstruksi Pasal 434 KUHP dengan memperhatikan ketentuan Pasal 433 sebagai rumusan pencemaran yang dirujuk di dalamnya. Pesan dari nomor lain yang dikirim langsung kepada Anda dinilai berdasarkan Pasal 29 jo. Pasal 45B UU ITE apabila terdapat ancaman kekerasan atau tindakan menakut-nakuti.

Karena itu, sebelum masuk pada masing-masing pasal, konstruksi deliknya harus ditentukan lebih dahulu: delik apa yang diduga terjadi, perbuatan mana yang memenuhi unsur delik tersebut, dan bukti apa yang menghubungkan perbuatan dengan pelakunya. Dari kronologi yang ada, delik pengungkapan Data Pribadi dan pencemaran merupakan bagian yang paling langsung berkaitan dengan postingan Facebook, sedangkan Pasal 483 atau Pasal 482 bergantung pada ada atau tidaknya bukti mengenai cara pemaksaan pembayaran.

Permintaan Rp300 Ribu

Setelah proses penyelesaian melalui asuransi tidak berjalan sebagaimana rencana, Y meminta agar diberikan uang sebesar Rp300.000. Anda menolak karena tetap memilih penyelesaian melalui asuransi. Setelah penolakan tersebut, Y mempublikasikan foto Anda, anak dan suami, nomor HP Anda serta SIM A suami melalui Facebook.

Urutan tersebut penting karena permintaan uang terjadi sebelum publikasi informasi pribadi. Yang harus diperhatikan bukan sekadar adanya permintaan Rp300.000, tetapi apakah permintaan tersebut disertai pemaksaan atau ancaman tertentu yang kemudian diikuti tindakan terhadap Anda. Hubungan antara permintaan uang, penolakan Anda, dan publikasi setelahnya harus dilihat dari komunikasi yang terjadi.

Apabila ada pesan yang menghubungkan pembayaran Rp300.000 dengan ancaman untuk menyebarkan foto, identitas, nomor HP, atau informasi lain mengenai Anda dan keluarga, hubungan tersebut mempunyai arti hukum yang penting. Sebaliknya, apabila tidak ada ancaman yang dikaitkan dengan permintaan tersebut, permintaan ganti kerugian akibat kecelakaan perlu dibedakan dari tindak pidana pemerasan atau pengancaman. Dengan demikian, komunikasi mengenai Rp300.000 menjadi salah satu bukti utama dalam perkara ini.

Pasal 482 KUHP

Pasal 482 KUHP mengatur pemerasan. Unsurnya meliputi maksud memperoleh keuntungan secara melawan hukum, memaksa orang lain, serta penggunaan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan untuk memperoleh sesuatu yang menjadi tujuan pemaksaan. Jadi, nominal Rp300.000 bukan unsur pemerasan.

Dalam kronologi yang disampaikan, belum terdapat keterangan bahwa Y menggunakan kekerasan atau mengancam akan melakukan kekerasan ketika meminta Rp300.000. Karena itu, fakta bahwa Y meminta uang tersebut belum dengan sendirinya memenuhi Pasal 482. Yang harus dibuktikan adalah adanya cara memaksa berupa kekerasan atau ancaman kekerasan.

Menyebarkan foto atau informasi melalui media sosial bukan Ancaman Kekerasan untuk Pasal 482. Publikasi tersebut harus dilihat melalui ketentuan lain, misalnya mengenai Data Pribadi, pencemaran, atau pengancaman dengan ancaman pencemaran. Jadi, apabila tidak terdapat kekerasan atau ancaman kekerasan, Pasal 482 bukan dasar utama untuk perbuatan tersebut.

Pasal 483 KUHP

Pasal 483 KUHP mengatur pengancaman dengan ancaman pencemaran, pencemaran tertulis, atau membuka rahasia untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu. Unsurnya mencakup maksud memperoleh keuntungan secara melawan hukum, adanya paksaan, dan adanya ancaman pencemaran, pencemaran tertulis, atau membuka rahasia sebagai sarana melakukan pemaksaan.

Ketentuan ini lebih dekat dengan kronologi Anda apabila terdapat hubungan langsung antara permintaan Rp300.000 dengan ancaman menyebarkan foto, identitas, nomor HP, atau informasi pribadi. Misalnya, sebelum postingan Facebook dibuat terdapat komunikasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila uang tidak diberikan maka foto atau identitas Anda akan disebarkan.

Kalau pola komunikasinya memang demikian, ancaman penyebaran tersebut dapat menjadi sarana pemaksaan untuk memperoleh pembayaran. Sebaliknya, apabila Y baru menyebarkan informasi setelah Anda menolak dan sebelumnya tidak pernah menggunakan ancaman tersebut untuk memaksa pembayaran, publikasi itu tetap dapat dipersoalkan berdasarkan ketentuan lain, tetapi hubungan dengan Pasal 483 harus dilihat dari bukti yang benar-benar ada.

Penyelesaian Melalui Asuransi

Kronologi mengenai asuransi penting untuk menjelaskan posisi para pihak sejak awal. Suami Anda sudah menawarkan agar kerusakan kendaraan diselesaikan melalui pihak asuransi. Pada saat pembuatan laporan kecelakaan di kepolisian, kemudian diperlukan surat pernyataan damai dari Y beserta KTP dan STNK asli untuk keperluan proses tersebut.

Pada awalnya Y menyatakan bersedia membuat surat pernyataan dan mengurus proses tersebut bersama. Setelah itu Y mengubah pendirian dan meminta dokumen dikirim melalui paket. Pada hari yang telah ditentukan, Y mengatakan, “Liat nanti aja,” sedangkan proses klaim asuransi tidak dapat terus ditunda karena terdapat tahapan administrasi dan waktu yang harus dijalankan.

Setelah komunikasi semakin sulit, Anda dan suami memblokir WhatsApp Y. Setelah itu Y meminta pembayaran langsung sebesar Rp300.000. Dengan demikian, persoalan awalnya adalah cara penyelesaian kerusakan kendaraan, yaitu melalui asuransi atau pembayaran langsung, sebelum berkembang menjadi persoalan penyebaran informasi pribadi dan gangguan melalui media elektronik.

Seluruh bukti proses asuransi perlu disimpan, termasuk laporan kecelakaan, komunikasi mengenai surat pernyataan damai, permintaan KTP dan STNK, komunikasi mengenai pengiriman dokumen, percakapan sebelum pemblokiran, serta pesan mengenai Rp300.000. Bukti tersebut membantu menjelaskan konteks hubungan para pihak dan mengapa permintaan pembayaran langsung muncul setelah proses melalui asuransi tidak berjalan sebagaimana rencana.

Penyebaran Data Pribadi

Setelah Anda menolak memberikan Rp300.000, Y mempublikasikan nomor HP Anda, informasi pada SIM A suami, serta foto Anda, anak dan suami melalui Facebook. Publikasi tersebut menimbulkan persoalan berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi karena informasi yang disebarkan berkaitan dengan identitas orang tertentu dan membuat orang tersebut dapat dikenali atau dihubungi pihak lain.

Pasal 65 ayat (2) UU PDP melarang setiap orang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya. Pasal 67 ayat (2) mengatur pidana terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya. Unsurnya mencakup adanya Data Pribadi milik orang lain, adanya tindakan pengungkapan, adanya kesengajaan, dan dilakukan secara melawan hukum.

Dalam perkara ini, nomor HP Anda harus diperhatikan secara khusus karena setelah dipublikasikan muncul nomor-nomor yang sebelumnya tidak dikenal dan kemudian menghubungi Anda. Informasi yang terdapat pada SIM A suami juga perlu didokumentasikan untuk melihat bagian Data Pribadi apa yang benar-benar dibuat terbuka kepada publik.

Penyebaran Foto Anak

Foto anak perlu dibahas secara tersendiri karena anak bukan pihak dalam kecelakaan maupun perselisihan mengenai pembayaran Rp300.000. Anak tidak ikut menentukan apakah kerusakan kendaraan diselesaikan melalui asuransi atau dibayar secara langsung. Karena itu, memasukkan foto anak ke dalam publikasi Y merupakan perbuatan yang mempunyai persoalan tersendiri.

UU PDP memasukkan data anak sebagai Data Pribadi yang bersifat spesifik. Dengan demikian, ketika foto anak dipublikasikan bersama foto orang tua dan informasi lainnya, publikasi tersebut menyangkut informasi mengenai anak yang mendapat perlindungan khusus. Caption, identitas, nomor telepon, serta informasi lain yang menyertai foto juga perlu diperiksa karena keseluruhan materi publikasi menentukan apa yang sebenarnya telah disebarkan.

Apabila foto anak disebarkan bersama tuduhan, keterangan yang mempermalukan keluarga, nomor telepon, identitas, atau informasi lain yang membuat anak dan keluarga mudah dikenali atau dihubungi, seluruh materi tersebut perlu disimpan. Komentar, pesan, ancaman, atau gangguan yang kemudian muncul terhadap anak atau keluarga juga perlu didokumentasikan sebagai bagian dari rangkaian peristiwa.

Pasal 434 KUHP: Fitnah

Pasal 434 KUHP mengatur tindak pidana fitnah. Ketentuan ini berkaitan dengan pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 KUHP, kemudian terdapat keadaan ketika orang yang dituduh diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya.

Dalam konstruksi Pasal 434 KUHP, Pasal 433 menjadi dasar untuk melihat adanya pencemaran. Pasal 433 ayat (1) mengatur pencemaran apabila seseorang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya diketahui umum. Apabila dilakukan melalui tulisan atau gambar yang disiarkan atau ditampilkan kepada umum, Pasal 433 ayat (2) mengatur bentuk pencemaran tertulis.

Dalam perkara Anda, penyebutan Anda atau suami sebagai “kriminal” di Facebook diarahkan pada konstruksi Pasal 434 KUHP apabila sebelumnya terdapat pencemaran sebagaimana Pasal 433 KUHP dan terpenuhi syarat fitnah. Pasal 434 mensyaratkan bahwa orang yang dituduh diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan, tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya. Karena itu, yang perlu diperhatikan adalah unggahan secara utuh, termasuk caption, foto, tulisan, komentar, serta tuduhan yang diarahkan kepada Anda atau suami.

Label “kriminal” di media sosial tidak dengan sendirinya membuktikan seseorang telah melakukan tindak pidana. Status seseorang sebagai pelaku tindak pidana ditentukan melalui proses hukum dan pembuktian. Karena itu, isi tuduhan dalam unggahan menjadi bagian penting dalam menentukan dasar hukum yang dapat ditempuh.

Pesan dari Nomor Tidak Dikenal

Setelah nomor HP Anda dipublikasikan di Facebook, muncul nomor-nomor yang sebelumnya tidak dikenal dan mengirim pesan yang menurut Anda bersifat melecehkan. Seluruh pesan tersebut perlu disimpan, termasuk pesan yang berisi makian, penghinaan, ancaman, rayuan seksual, atau bentuk gangguan lainnya.

Simpan screenshot secara utuh, nomor pengirim, nama atau foto profil, tanggal, waktu, voice note, foto, video, dan keseluruhan percakapan. Jangan hanya menyimpan satu pesan yang dianggap paling berat karena rangkaian komunikasi dapat menunjukkan bagaimana hubungan tersebut bermula dan informasi apa yang sebenarnya diketahui oleh pengirim.

Pasal 29 UU ITE sebagaimana diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 mengatur pengiriman Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau tindakan menakut-nakuti. Jadi, pesan yang hanya kasar atau tidak menyenangkan harus dibedakan dari pesan yang memenuhi unsur pasal tersebut.

Hubungan Y dengan Teror

Munculnya teror setelah nomor HP Anda dipublikasikan mempunyai hubungan waktu yang jelas dengan postingan tersebut. Namun, untuk mengaitkan pesan dari nomor lain kepada Y, harus ada bukti yang menunjukkan hubungan antara pengirim-pengirim tersebut dengan informasi yang dipublikasikan Y.

Misalnya, pengirim menyebut mendapatkan nomor Anda dari Facebook, mengirim screenshot postingan Y, mengetahui informasi yang hanya tercantum dalam postingan Y, atau menyatakan bahwa nomor Anda diperoleh dari unggahan tersebut. Bukti semacam itu dapat memperkuat hubungan antara publikasi Y dengan gangguan yang muncul setelahnya.

Catat waktu Y mempublikasikan nomor HP, waktu pertama kali nomor tidak dikenal menghubungi Anda, isi pesan pertama, serta informasi apa yang diketahui pengirim. Urutan waktu tersebut penting untuk menjelaskan apa yang terjadi setelah informasi pribadi Anda masuk ke ruang publik.

Doxing

Di media sosial, penyebaran foto, nomor HP, alamat, identitas, atau informasi pribadi seseorang ke ruang publik sehingga orang tersebut mudah dikenali, dicari, dihubungi, dipermalukan, atau menjadi sasaran gangguan dikenal dengan istilah doxing. Istilah tersebut digunakan dalam praktik media sosial untuk menggambarkan penyebaran informasi pribadi seseorang kepada publik melalui internet.

Dalam perkara ini, tindakan Y yang mempublikasikan foto Anda, anak dan suami, nomor HP Anda serta informasi pada SIM A suami melalui Facebook dapat disebut sebagai doxing dalam pengertian yang umum digunakan di media sosial. Informasi keluarga menjadi terbuka kepada publik, kemudian muncul gangguan dari nomor-nomor yang sebelumnya tidak dikenal.

Doxing sendiri bukan nama tindak pidana tersendiri dalam KUHP. Pertanggungjawaban hukumnya tetap dilihat dari perbuatan yang dilakukan dan rumusan delik yang terpenuhi, seperti pengungkapan Data Pribadi, pencemaran, pengancaman, atau tindak pidana lain yang memenuhi unsur.

Bukti yang Perlu Disimpan

Simpan postingan Facebook Y secara utuh dan jangan hanya mengambil screenshot foto. Simpan nama akun, foto profil, nama pengguna, URL akun, caption, tanggal dan waktu, foto yang diunggah, komentar yang relevan, serta URL postingan. Apabila postingan kemudian dihapus, bukti yang sudah tersimpan tetap dapat menunjukkan isi publikasi yang pernah dibuat.

Simpan pula seluruh komunikasi dengan Y mengenai kecelakaan, proses asuransi, surat pernyataan damai, permintaan KTP dan STNK, perubahan rencana pengiriman dokumen, pemblokiran WhatsApp, dan permintaan Rp300.000. Jangan hanya menyimpan percakapan mengenai uang karena komunikasi sebelum dan sesudahnya dapat menjelaskan hubungan para pihak dan latar belakang munculnya permintaan pembayaran.

Untuk persoalan pengancaman, simpan komunikasi yang menunjukkan hubungan antara permintaan uang dengan ancaman pencemaran, pencemaran tertulis, membuka rahasia, atau menyebarkan informasi pribadi. Untuk teror melalui media elektronik, simpan seluruh pesan dari nomor yang menghubungi Anda beserta nomor pengirim, waktu pengiriman, identitas akun, dan informasi yang menunjukkan dari mana pengirim memperoleh nomor HP Anda.

Langkah Hukum

Langkah pertama adalah mengamankan seluruh bukti dan menghentikan penyebaran lebih lanjut. Anda dapat meminta Y menghapus foto, nomor HP, informasi identitas dan materi lain mengenai Anda dan keluarga yang telah dipublikasikan. Permintaan tersebut sebaiknya disimpan dalam bentuk komunikasi yang dapat dibuktikan sehingga terdapat jejak bahwa Anda sudah meminta penyebaran dihentikan.

Apabila penyebaran tidak dihentikan, Anda dapat mengirimkan somasi. Somasi dapat memuat permintaan penghapusan seluruh materi, penghentian penyebaran, larangan menyebarkan kembali Data Pribadi, serta permintaan agar Y tidak melakukan tindakan serupa terhadap Anda dan keluarga.

Apabila bukti komunikasi menunjukkan adanya ancaman untuk menyebarkan foto atau informasi pribadi sebagai cara memaksa pembayaran Rp300.000, Pasal 483 KUHP dapat menjadi dasar yang relevan. Apabila terdapat kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa pembayaran, Pasal 482 KUHP dapat dipertimbangkan. Kedua pasal tersebut mempunyai unsur yang berbeda sehingga laporan harus mengikuti bukti yang benar-benar tersedia.

Untuk penyebaran nomor HP dan Data Pribadi lainnya, Pasal 65 ayat (2) jo. Pasal 67 ayat (2) UU PDP dapat digunakan sesuai unsur yang terbukti. Untuk tuduhan “kriminal” melalui Facebook, Pasal 434 KUHP dapat digunakan apabila syarat fitnah terpenuhi, dengan memperhatikan konstruksi pencemaran dalam Pasal 433 KUHP. Sedangkan pesan elektronik yang mengandung ancaman kekerasan atau tindakan menakut-nakuti dapat dinilai berdasarkan Pasal 29 jo. Pasal 45B UU ITE.

Nilai kerugian bukan syarat umum agar suatu laporan pidana dapat dibuat atau suatu perkara dapat masuk pengadilan. Angka Rp2.500.000 yang dikenal dalam Perma Nomor 1 Tahun 2024 berkaitan dengan salah satu kriteria penerapan restorative justice di pengadilan, bukan batas minimal suatu tindak pidana.

Pada 2026, ketentuan tersebut dibaca bersama UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dan SEMA Nomor 1 Tahun 2026. Mekanisme restorative justice diarahkan pada pemulihan korban, antara lain melalui pemaafan, pengembalian barang, ganti rugi, pembayaran kerugian, atau bentuk pemulihan lainnya yang dituangkan dalam kesepakatan.

Persetujuan para pihak berarti korban dan pihak yang berperkara secara sukarela menyepakati perdamaian dan bentuk pemulihan yang harus dilakukan. Jadi bukan sekadar korban menyatakan memaafkan, tetapi terdapat kesepakatan yang jelas mengenai kewajiban masing-masing pihak dan kesepakatan tersebut dilaksanakan.

Perma Nomor 1 Tahun 2024 memberikan beberapa kategori perkara yang dapat ditempuh melalui pendekatan restoratif, termasuk tindak pidana ringan dengan kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000 atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat, delik aduan, tindak pidana dengan ancaman maksimal 5 tahun dalam salah satu dakwaan, perkara anak yang diversinya tidak berhasil, serta tindak pidana lalu lintas berupa kejahatan. Hakim tidak berwenang menerapkannya apabila korban atau terdakwa menolak perdamaian, terdapat relasi kuasa, atau terdapat pengulangan tindak pidana sejenis dalam jangka waktu yang ditentukan.

Dalam perkara ini, Pasal 482 KUHP mempunyai ancaman pidana maksimal 9 tahun sehingga tidak berada dalam batas umum 5 tahun tersebut. Sementara Pasal 483 KUHP dan Pasal 45B UU ITE mempunyai ancaman pidana lebih rendah, tetapi tetap harus dilihat jenis deliknya, status pelaku, kesediaan para pihak berdamai, pengulangan tindak pidana, serta pengecualian lain yang berlaku.

KESIMPULAN HUKUM

Berdasarkan kronologi yang disampaikan, persoalan pertama adalah pengungkapan Data Pribadi melalui Facebook, khususnya nomor HP, informasi pada SIM A, serta data lain yang dapat mengidentifikasi seseorang. Dasarnya adalah Pasal 65 ayat (2) jo. Pasal 67 ayat (2) UU PDP, sepanjang dapat dibuktikan bahwa Data Pribadi tersebut diungkapkan secara sengaja dan melawan hukum.

Apabila postingan Facebook memuat tuduhan tertentu mengenai suatu perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik dan ditujukan supaya diketahui umum, maka ketentuan Pasal 433 KUHP menjadi dasar untuk melihat adanya pencemaran. Untuk konstruksi fitnah, Pasal 434 KUHP mensyaratkan adanya pencemaran tersebut, kemudian orang yang dituduh diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya. Kata “kriminal” perlu dibaca bersama caption, foto, tulisan, dan keseluruhan isi unggahan untuk melihat konstruksi hukum yang sebenarnya.

Pasal 483 KUHP digunakan apabila terdapat bukti bahwa ancaman pencemaran, pencemaran tertulis, atau membuka rahasia dipakai sebagai sarana memaksa pembayaran. Sementara Pasal 482 KUHP digunakan apabila pemaksaan memperoleh pembayaran dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dari kronologi yang tersedia sekarang, hubungan antara permintaan Rp300.000 dengan ancaman sebelum pembayaran belum disebutkan, sehingga kedua delik tersebut tidak seharusnya dipaksakan tanpa bukti mengenai unsur pemaksaannya.

Untuk pesan dari nomor-nomor yang tidak dikenal, Pasal 29 jo. Pasal 45B UU ITE dapat diterapkan apabila isi pesan memenuhi rumusan pengiriman langsung yang berisi ancaman kekerasan dan/atau tindakan menakut-nakuti. Dengan demikian, konstruksi perkara ini sebaiknya dipisahkan menurut delik Data Pribadi, delik pencemaran, delik pengancaman atau pemerasan apabila unsur pemaksaan terpenuhi, serta delik dalam komunikasi elektronik apabila unsur Pasal 29 UU ITE terpenuhi. Penentuan pasal seperti ini penting agar laporan maupun proses penuntutan tidak dibangun atas rumusan delik yang unsur-unsurnya tidak sesuai dengan perbuatan yang dibuktikan.