Klik tombol di bawah untuk melanjutkan ke halaman tujuan.
Bagi setiap perusahaan, upah bukan sekadar angka, melainkan instrumen hukum yang wajib dikelola secara presisi. Ketidakmampuan menyusun Struktur dan Skala Upah (SUSU) dapat mendatangkan sanksi administratif berat.
Optimalisasi Kompensasi Berdasarkan Regulasi:
Berdasarkan Permenaker No. 1 Tahun 2017, SUSU memastikan gaji antara jabatan memiliki disparitas yang matematis dan adil, bukan berdasarkan perasaan semata.
Dasar Hukum & Kewajiban Konstitusional:
Merujuk pada Pasal 92 UU Ketenagakerjaan, pengusaha wajib menyusun SUSU dengan memperhatikan kemampuan perusahaan.
⚠️ Risiko Sanksi Keras:
Abai menyusun SUSU dapat dikenai sanksi mulai teguran tertulis hingga pembekuan kegiatan usaha (Pasal 79 PP Pengupahan).
Faktor penentu mencakup: Golongan Jabatan, Masa Kerja, Pendidikan, dan Kompetensi.
Metodologi & Cara Kerja Digital:
Sistem menggunakan Metode Dua Titik untuk membagi jarak gaji secara proporsional.
Contoh: Gaji Terendah Rp4jt | Tertinggi Rp12jt | Golongan: 5. Sistem menghitung gradient otomatis agar tiap golongan memiliki rentang minimal-maksimal yang fair.
Langkah Audit Digital:
Penyusun:
HR Compliance Dept @ Alo Legal Tech
Disclaimer: Hasil bersifat indikatif. SUSU sah wajib ditetapkan melalui SK Pimpinan dan diberitahukan perorangan sesuai regulasi.
Mohon Tunggu...