1. Dasar Utama: Asas Legalitas sebagai Perisai Warga Negara

Sebelum membahas perbuatannya, hukum pidana menetapkan aturan dasar yang disebut Asas Legalitas. Asas ini tertuang secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dijatuhi sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.

Secara klasik, Anselm von Feuerbach merumuskan asas ini melalui doktrin nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali (tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana, tanpa undang-undang terlebih dahulu).

Terdapat konsekuensi penting dari Asas Legalitas dalam hukum pidana nasional:

• Harus Ada Aturan Tertulis: Perbuatan seseorang yang tidak tercantum dalam undang-undang tidak bisa dipidana.
• Larangan Analogi: Penegak hukum tidak boleh memperluas arti undang-undang dengan mengumpamakannya pada peristiwa lain yang serupa (Pasal 1 ayat (2) KUHP Baru).
• Larangan Surut (Non-Retroaktif): Peraturan pidana tidak boleh berlaku surut untuk mengadili kejadian di masa lalu sebelum aturan tersebut terbit.
• Pengakuan Hukum yang Hidup (Living Law): Berbeda dengan KUHP lama, Pasal 2 ayat (1) KUHP Baru memberikan pengecualian terbatas dengan mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum adat) sepanjang tidak diatur dalam KUHP dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, HAM, serta prinsip hukum umum.

Tujuan utama dari asas legalitas adalah memberikan kepastian hukum dan melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa.

2. Unsur Delik (Tindak Pidana): Menilai Perbuatannya (Actus Reus)

Setelah syarat aturan hukum terpenuhi, tahap selanjutnya adalah menilai perbuatannya (Actus Reus). Dalam doktrin dualistis—aliran yang memisahkan perbuatan dari orangnya—KUHP Baru menggunakan istilah "tindak pidana" dalam ketentuan umum (Pasal 12 UU No. 1 Tahun 2023). Dalam doktrin hukum pidana, tindak pidana dipahami sebagai perbuatan yang oleh undang-undang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur berikut:

A. Mencocoki Rumusan Delik (Ada Perbuatan)

Perbuatan tersebut, baik berupa tindakan aktif (commission) maupun sikap tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan (omission), secara nyata telah memenuhi rumusan dalam pasal undang-undang. Contohnya pada Pasal 476 KUHP Baru tentang Pencurian, unsur perbuatannya adalah "mengambil barang milik orang lain".

B. Ada Sifat Melawan Hukum (Wederrechtelijk)

Dalam doktrin hukum pidana Indonesia, dikenal ajaran sifat melawan hukum formil dan materil:

• Formil: Perbuatan melanggar bunyi teks peraturan perundang-undangan.
• Materil: Perbuatan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan, norma, atau kepatutan yang hidup di tengah masyarakat.

C. Tidak Ada Alasan Pembenar

Perbuatan yang melanggar pasal belum tentu menjadi tindak pidana jika terdapat alasan pembenar. Alasan pembenar ini menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya, sehingga perbuatan yang tadinya terlarang berubah menjadi sah dan benar menurut hukum.

Dalam doktrin hukum pidana yang diakomodasi KUHP Baru, alasan pembenar meliputi:

• Daya Paksa dan Keadaan Darurat (Noodtoestand) - Pasal 31: Perbuatan yang dilakukan karena dorongan daya paksa atau keadaan darurat yang tidak dapat dihindari.
• Pembelaan Terpaksa (Noodweer) - Pasal 34: Pembelaan terpaksa atas diri sendiri, orang lain, kehormatan, atau harta benda dari serangan yang melawan hukum secara langsung dan proporsional.
• Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan - Pasal 32: Perbuatan untuk melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan.
• Melaksanakan Perintah Jabatan yang Sah - Pasal 33 ayat (1): Perbuatan untuk melaksanakan perintah dari pejabat yang berwenang.

Jika unsur-unsur di atas terpenuhi dan tidak ada alasan pembenar, maka secara hukum telah terbukti terjadi suatu tindak pidana.

3. Pertanggungjawaban Pidana: Menilai Pelakunya (Mens Rea)

Terbuktinya suatu tindak pidana tidak serta-merta membuat pelakunya langsung dipidana. Hukum pidana memegang teguh asas Geen straf zonder schuld atau Nulla poena sine culpa (Tidak ada pidana tanpa kesalahan), yang diakomodasi secara eksplisit dalam Pasal 36 KUHP Baru. Asas ini merupakan fondasi sistem pertanggungjawaban pidana Indonesia dan menegaskan bahwa pemidanaan mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku. Di sinilah penilaian beralih pada sikap batin dan kondisi pelakunya (Mens Rea).

Untuk dapat dijatuhi pidana, pelaku harus memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana:

A. Mampu Bertanggung Jawab (Cakap Hukum)

Pelaku harus memiliki kondisi kejiwaan yang sehat dan normal untuk dapat menyadari serta menanggung akibat dari perbuatannya. Menurut Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP Baru, orang yang mengalami disabilitas mental atau intelektual berat sehingga tidak mampu memahami hakikat perbuatannya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

B. Adanya Kesalahan (Sikap Batin)

Kesalahan dalam hukum pidana terbagi menjadi dua bentuk dasar:

1. Kesengajaan (Dolus): Pelaku menghendaki dan mengetahui (willen en wetend) perbuatan serta akibat terlarang tersebut.
2. Kealpaan/Kelalaian (Culpa): Pelaku tidak menghendaki akibat buruk itu terjadi, namun kurang hati-hati atau kurang mengindahkan kewajiban hukumnya.

C. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Jika perbuatannya tetap terbukti melawan hukum, namun pelakunya memiliki kondisi khusus yang membuat batinnya tertekan hebat atau keliru secara wajar, maka berlaku alasan pemaaf. Alasan pemaaf menghapuskan kesalahan pelakunya, bukan menghapus perbuatannya.

Dalam doktrin hukum pidana dan KUHP Baru, daya paksa dibedakan antara paksaan fisik mutlak (vis absoluta), paksaan psikis (vis compulsiva), dan keadaan darurat. Alasan pemaaf mencakup:

• Daya Paksa Relatif (Vis Compulsiva) - Pasal 31: Kondisi di mana pelaku dipaksa secara psikis atau berada di bawah ancaman berat yang tidak bisa dilawan secara wajar.
• Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) - Pasal 35: Pembelaan terpaksa yang melampaui batas akibat kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika.
• Perintah Jabatan Tanpa Wewenang yang Disangka Sah - Pasal 33 ayat (2): Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang, kecuali jika yang diperintah mengira dengan iktikad baik bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang.

Ringkasan 30 Detik: Alur Penilaian Hukum Pidana

Kesimpulan

Memahami struktur hukum pidana secara utuh memerlukan alur berpikir yang sistematis:

1. Aturan Hukumnya: Apakah perbuatannya diatur undang-undang terlebih dahulu? (Asas Legalitas - Pasal 1 KUHP Baru)
2. Perbuatannya (Actus Reus): Apakah perbuatannya memenuhi unsur pasal, bersifat melawan hukum, dan tidak memiliki alasan pembenar? Jika ya, terbukti ada tindak pidana (Pasal 12 & Pasal 31–34 KUHP Baru).
3. Pelakunya (Mens Rea): Apakah pelakunya mampu bertanggung jawab, memiliki kesalahan (sengaja/alpa), dan tidak memiliki alasan pemaaf? Jika ya, pelaku dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi sanksi pemidanaan (Pasal 36–39 KUHP Baru).

Karena itu, ketika membaca atau mendengar berita pidana, jangan langsung bertanya "Apakah pelakunya bersalah?". Tanyakan lebih dulu: apakah perbuatannya diatur undang-undang, apakah unsur deliknya terpenuhi, dan apakah pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Tiga pertanyaan ini adalah cara tercepat memahami logika dasar hukum pidana Indonesia.

Daftar Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).
2. Ilyas, Amir. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Bukti Doktrin dan Yurisprudensi. Yogyakarta: Rangkang Education & Pukap-Indonesia.
3. Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
4. Lamintang, P.A.F. (2013). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.