Definisi dan Mekanisme Liquidation Preference

Liquidation preference adalah hak kontraktual yang melekat pada saham preferen (preferred stock) yang menentukan prioritas dan besaran pembayaran kepada pemegang saham preferen ketika terjadi liquidation event, seperti penjualan perusahaan, merger, atau likuidasi. Hak ini memberikan perlindungan kepada investor agar modalnya tidak hilang dalam situasi exit yang kurang menguntungkan.

Dalam praktik, liquidation preference diatur dalam perjanjian pemegang saham (shareholders agreement) atau anggaran dasar perseroan. Di Indonesia, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak mengenal istilah liquidation preference secara eksplisit. Namun, pengaturan mengenai klasifikasi saham dan hak-hak tertentu atas saham dalam Pasal 48 dan Pasal 53 UU PT dapat menjadi dasar bagi para pihak untuk mengatur hak preferen dalam anggaran dasar dan perjanjian pemegang saham, sepanjang tidak bertentangan dengan asas hukum dan ketertiban umum.

Variasi Klausul: Multiple, Participation, dan Ranking

Terdapat tiga parameter utama yang menentukan seberapa besar dampak liquidation preference terhadap founder:

• Kelipatan (multiple): Menentukan berapa kali lipat dari investasi awal yang harus dibayarkan kepada investor sebelum pemegang saham biasa mendapat bagian. Kelipatan 1x adalah yang paling umum, namun tidak jarang investor meminta 2x atau 3x, terutama pada tahap awal yang berisiko tinggi.
• Sifat partisipasi (participation): Ada dua jenis, yaitu non-participating (investor hanya mengambil preferensi, lalu keluar dari pembagian sisa) dan participating (investor mengambil preferensi, lalu masih ikut membagi sisa hasil secara proporsional dengan kepemilikan sahamnya). Participating preference pada umumnya lebih menguntungkan investor dan dapat mengurangi bagian ekonomi founder dibanding non-participating preference, tergantung struktur transaksi dan valuasi.
• Prioritas (ranking): Jika ada beberapa putaran pendanaan, dapat diatur prioritas antar seri saham preferen (misalnya Seri A lebih prioritas dari Seri B, atau sebaliknya).

Kombinasi dari ketiga parameter ini menentukan apakah founder akan mendapatkan bagian atau justru nol.

Mengapa Founder Bisa Tidak Mendapat Apa Pun?

Secara matematis, founder bisa kehilangan seluruh hak ekonominya jika total hasil penjualan tidak cukup untuk menutupi seluruh liquidation preference investor. Berikut ilustrasi sederhana:

Kasus-kasus serupa banyak terjadi di dunia nyata, terutama ketika perusahaan dijual pada valuasi yang tidak jauh di atas total investasi. Founder yang tidak memahami klausul ini seringkali terkejut ketika hasil exit tidak sesuai ekspektasi.

Landasan Hukum di Indonesia: UU PT dan Regulasi Pasar Modal

Di Indonesia, liquidation preference tidak diatur secara eksplisit dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, Pasal 48 ayat (1) UU PT memberikan kebebasan kepada perseroan untuk mengeluarkan lebih dari satu jenis saham, termasuk saham dengan hak tertentu. Pasal 53 ayat (1) juga mengatur bahwa saham dapat diberikan hak preferen untuk menerima pembayaran terlebih dahulu dalam hal likuidasi, sepanjang diatur dalam anggaran dasar.

Dengan demikian, liquidation preference dapat diimplementasikan secara sah di Indonesia melalui mekanisme:

• Pengaturan dalam anggaran dasar (AD) yang memuat klasifikasi saham dan hak-haknya.
• Perjanjian pemegang saham (shareholders agreement) yang mengikat para pihak secara kontraktual.
• Kepatuhan terhadap prinsip perlindungan pemegang saham minoritas dan ketentuan pasar modal jika perseroan terdaftar di bursa.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah mengeluarkan berbagai peraturan terkait efek ekuitas dan pendanaan alternatif, seperti POJK tentang Layanan Urun Dana (equity crowdfunding) yang mewajibkan adanya perlindungan bagi investor, namun belum secara khusus mengatur liquidation preference.

Wacana Perkembangan Regulasi

Hingga saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara khusus dan mengatur liquidation preference secara rinci. Namun, terdapat beberapa wacana dan pembahasan di kalangan regulator dan pembuat kebijakan yang patut dicermati:

• Di kalangan OJK, sempat berkembang wacana untuk menyusun regulasi mengenai venture capital dan startup yang antara lain membahas batasan kelipatan liquidation preference dan larangan participating tanpa cap. Namun, hingga saat ini wacana tersebut belum dituangkan dalam produk hukum yang mengikat.
• Di DPR, terdapat pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan Ekosistem Startup yang antara lain mengusulkan perlindungan hak ekonomi bagi pendiri dan karyawan. Namun, RUU tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum disahkan.
• Revisi UU PT yang masuk dalam Program Legislasi Nasional juga sempat mengusulkan penambahan pasal mengenai saham preferen dan hak likuidasi, namun pembahasannya belum final.

Penting untuk dicatat bahwa wacana-wacana tersebut belum menjadi hukum positif yang mengikat. Oleh karena itu, founder tidak dapat mengandalkan perlindungan regulasi yang belum ada. Kewaspadaan dan negosiasi yang cermat tetap menjadi kunci utama.

Strategi Perlindungan bagi Founder

Berikut adalah langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan oleh founder untuk melindungi diri dari dampak negatif liquidation preference:

• Negosiasikan kelipatan 1x. Hindari kelipatan 2x atau lebih, terutama pada putaran awal. Jika investor bersikeras, minta kompensasi lain seperti anti-dilution yang lebih longgar.
• Minta non-participating. Jika harus participating, batasi dengan cap (maksimal total pembayaran investor tidak melebihi, misalnya, 3x investasi) agar tidak habis menyerap seluruh hasil.
• Atur prioritas. Dalam pendanaan bertahap, pastikan liquidation preference tidak bersifat stacked (bertumpuk) yang mengakibatkan investor putaran akhir mendapatkan prioritas di atas investor awal.
• Tetapkan threshold penjualan. Dalam perjanjian, cantumkan bahwa liquidation preference hanya berlaku jika harga penjualan di bawah nilai tertentu. Di atas nilai itu, pembagian dilakukan secara proporsional.
• Hak veto. Pastikan founder memiliki hak veto atas setiap transaksi yang akan memicu liquidation preference, sehingga dapat menolak penjualan yang merugikan.
• Dokumentasikan secara jelas. Semua ketentuan harus dituangkan dalam anggaran dasar dan perjanjian pemegang saham dengan bahasa yang tidak ambigu, serta diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia untuk menghindari perbedaan penafsiran.

Selain itu, founder disarankan untuk selalu didampingi oleh advokat yang berpengalaman dalam transaksi korporasi dan pendanaan ventura sejak tahap awal negosiasi.