RUU Perampasan Aset dan Persoalan Harta Warisan

RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana sedang dibahas oleh Komisi III DPR RI. Pembahasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemampuan negara memulihkan aset hasil tindak pidana, tetapi juga dengan batas kewenangan negara ketika suatu aset berada dalam penguasaan atau kepemilikan pihak yang bukan pelaku tindak pidana.

Dalam pembahasan di DPR, perlindungan terhadap pihak ketiga menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian. Komisi III menerima masukan agar kewenangan perampasan tidak merugikan pasangan, keluarga atau pihak lain yang memiliki hak sah terhadap suatu aset. Perlindungan tersebut penting karena kepemilikan atau penguasaan suatu benda tidak selalu berada pada orang yang melakukan tindak pidana.

Persoalan ahli waris berada dalam wilayah yang sama. Ketika pewaris meninggal dunia, aset dapat berpindah kepada ahli waris berdasarkan hubungan kewarisan. Apabila kemudian aset tersebut diperiksa karena diduga berkaitan dengan tindak pidana, posisi ahli waris tidak dapat disamakan begitu saja dengan posisi orang yang diduga melakukan tindak pidana.

RUU Perampasan Aset Belum Menjadi Undang-Undang

Status ini penting untuk ditegaskan sejak awal. Sampai artikel ini diterbitkan, RUU Perampasan Aset masih dalam proses penyusunan dan pembahasan di DPR. Komisi III bahkan menyatakan pembahasan akan terus dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum dan menargetkan penyelesaian sebelum Desember 2026.

Karena belum disahkan, rancangan tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa negara pada saat ini sudah mempunyai kewenangan baru sebagaimana rumusan yang masih dibahas. Hal ini berbeda dengan undang-undang yang telah berlaku dan dapat langsung menjadi dasar penerapan hukum.

Namun, pembahasan RUU tersebut tetap penting untuk dipahami karena salah satu persoalan yang sedang dibicarakan adalah hubungan antara perampasan aset, kepemilikan harta, mekanisme non-conviction based forfeiture, due process of law, proporsionalitas dan perlindungan pihak ketiga. DPR sendiri menyebut perlindungan pihak ketiga dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan sebagai bagian dari isu yang harus diperhatikan dalam penyusunan RUU.

Ahli Waris Bukan Pelaku Tindak Pidana

Kedudukan sebagai ahli waris muncul karena adanya hubungan hukum dengan pewaris. Kedudukan tersebut berbeda dengan kedudukan sebagai pelaku tindak pidana, turut serta, pembantu atau orang lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena perbuatannya sendiri.

Misalnya seseorang melakukan tindak pidana kemudian meninggal dunia dan meninggalkan rumah kepada anaknya. Anak tersebut tidak menjadi pelaku tindak pidana hanya karena namanya kemudian muncul sebagai penerima warisan. Hubungan keluarga dan penerimaan warisan bukan dengan sendirinya merupakan bukti bahwa anak tersebut ikut melakukan tindak pidana.

Persoalannya berbeda apabila aset yang diterima anak tersebut memang mempunyai hubungan dengan tindak pidana dan menjadi objek tindakan hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam keadaan demikian, yang dipersoalkan bukan semata-mata apakah anak tersebut melakukan tindak pidana, tetapi juga bagaimana hukum memperlakukan aset yang telah berpindah kepadanya.

Perampasan Aset Berbeda dari Pemidanaan

Perampasan aset tidak boleh disamakan dengan pemidanaan terhadap seseorang. Pemidanaan ditujukan kepada orang yang dinyatakan bertanggung jawab atas tindak pidana berdasarkan proses hukum. Sementara itu, perampasan aset berhubungan dengan status harta yang menurut hukum mempunyai hubungan tertentu dengan tindak pidana.

Perbedaan ini menjadi semakin penting dalam pembahasan RUU Perampasan Aset karena salah satu isu yang sedang dibicarakan adalah mekanisme conviction based forfeiture dan non-conviction based forfeiture. DPR menyebut kedua mekanisme tersebut mempunyai karakter dan prasyarat yang berbeda sehingga pengaturannya harus dibuat secara tegas.

Karena itu, apabila suatu aset diterima ahli waris kemudian menjadi objek proses perampasan, hal tersebut tidak boleh diterjemahkan sebagai pernyataan bahwa ahli waris telah melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dan status aset tetap merupakan dua persoalan yang berbeda.

Ketika Aset Berpindah kepada Ahli Waris

Pewarisan menyebabkan adanya perubahan pihak yang menguasai atau memiliki harta peninggalan sesuai dengan hukum waris yang berlaku. Namun, perubahan pihak yang menguasai suatu benda tidak selalu menghapus seluruh persoalan hukum yang melekat pada benda tersebut.

Sebagai contoh, seseorang membeli tanah dengan uang yang kemudian diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana. Orang tersebut meninggal dunia dan tanah itu masuk ke dalam harta peninggalan. Anak yang menerima tanah tersebut memperolehnya melalui pewarisan, bukan melalui tindak pidana yang dilakukan oleh pewaris.

Dalam keadaan demikian terdapat dua pertanyaan yang harus dipisahkan. Pertama, apakah anak tersebut melakukan tindak pidana? Kedua, bagaimana hukum memperlakukan tanah yang asal-usulnya dipersoalkan? Jawaban atas pertanyaan pertama tidak dengan sendirinya menentukan jawaban atas pertanyaan kedua.

Asal-Usul Aset Tetap Menjadi Persoalan

Status sebagai warisan menjelaskan bagaimana ahli waris memperoleh harta, tetapi belum menjelaskan bagaimana pewaris memperoleh harta tersebut. Karena itu, asal-usul aset tetap mempunyai arti ketika suatu aset diperiksa dalam perkara perampasan.

Rumah yang diwariskan dapat dibeli bertahun-tahun sebelumnya. Tanah dapat diperoleh melalui jual beli. Saham dapat berasal dari investasi. Rekening dapat berisi penghasilan dari usaha. Setiap aset mempunyai riwayat perolehannya sendiri yang perlu dilihat sebelum menentukan apakah aset tersebut mempunyai hubungan dengan tindak pidana.

Karena itu, pertanyaan "siapa ahli warisnya?" tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan. Pertanyaan berikutnya adalah "bagaimana aset tersebut diperoleh oleh pewaris?", "kapan diperoleh?", "dengan dana apa?", "siapa pemilik sebenarnya?", dan "apa hubungan aset tersebut dengan tindak pidana yang sedang diperiksa?"

Ahli Waris sebagai Pihak Ketiga

Dalam konteks pembahasan RUU Perampasan Aset, perlindungan pihak ketiga menjadi salah satu isu yang secara terbuka dibahas oleh Komisi III DPR RI. Pihak ketiga dapat berada dalam posisi sebagai orang yang mempunyai hak atas aset tetapi tidak terlibat dalam tindak pidana.

Konsep tersebut relevan ketika aset berpindah melalui warisan. Ahli waris dapat memperoleh harta karena hubungan kewarisan, bukan karena ikut melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, apabila suatu aset akan menjadi objek perampasan, perlu diperhatikan pula apakah terdapat hak sah milik pihak lain terhadap aset tersebut.

Perlindungan pihak ketiga tidak berarti setiap aset yang telah berpindah kepada orang lain menjadi kebal dari perampasan. Perlindungan tersebut justru menuntut adanya pemeriksaan mengenai hubungan pihak ketiga dengan aset, dasar haknya, pengetahuannya terhadap keadaan aset, serta hubungan aset tersebut dengan tindak pidana.

Bagaimana Jika Ahli Waris Beritikad Baik?

Persoalan menjadi lebih sulit apabila ahli waris benar-benar tidak mengetahui bahwa aset yang diterimanya mempunyai hubungan dengan tindak pidana. Misalnya seorang anak menerima rumah dari orang tuanya melalui pembagian warisan, sedangkan selama hidup orang tua tersebut anak tidak pernah mengetahui sumber dana yang digunakan untuk memperoleh rumah tersebut.

Dalam keadaan seperti itu, status ahli waris sebagai pihak yang tidak mengetahui asal-usul aset perlu dibedakan dari orang yang secara aktif menyembunyikan, mengalihkan atau menggunakan aset untuk menghindari proses hukum. Fakta mengenai pengetahuan dan perbuatan masing-masing pihak menjadi penting.

Itulah sebabnya perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik menjadi isu penting dalam pembahasan RUU. DPR menerima masukan bahwa perampasan aset harus tetap memberikan perlindungan terhadap pasangan, keluarga atau pihak lain yang mempunyai hak sah atas aset.

Bagaimana dengan Harta Bersama dan Harta Milik Pasangan?

Persoalan lain muncul apabila aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tidak sepenuhnya merupakan milik pewaris. Dalam kehidupan keluarga terdapat kemungkinan adanya harta bersama, harta bawaan, harta yang diperoleh pasangan secara mandiri, maupun harta yang mempunyai dasar kepemilikan yang berbeda.

Misalnya seorang suami diduga memperoleh sebagian aset melalui tindak pidana, sementara istrinya mempunyai penghasilan dan aset sendiri yang dapat dibuktikan asal-usulnya. Tidak tepat apabila seluruh harta pasangan langsung diperlakukan dengan cara yang sama hanya karena berada dalam satu keluarga.

Dalam pembahasan RUU Perampasan Aset, persoalan perlindungan pasangan dan keluarga juga menjadi bagian dari perhatian karena kewenangan perampasan harus tetap memperhatikan hak sah pihak lain.

Karena itu, dokumen mengenai kepemilikan, sumber dana, transaksi, perjanjian perkawinan apabila ada, bukti pembelian dan dokumen lain dapat menjadi penting untuk membedakan aset pewaris dengan aset milik pasangan atau pihak lain.

Bagaimana Jika Warisan Sudah Dibagi?

Pembagian warisan dapat membuat satu aset atau kumpulan aset berpindah kepada beberapa orang. Sebidang tanah misalnya dapat menjadi bagian dari harta peninggalan dan kemudian menjadi hak beberapa ahli waris. Rekening atau aset bergerak juga dapat berpindah melalui proses pembagian warisan.

Keadaan tersebut menimbulkan persoalan apabila kemudian diketahui bahwa hanya sebagian dari harta peninggalan mempunyai hubungan dengan tindak pidana. Penilaian hukum seharusnya tetap diarahkan kepada aset dan hak yang relevan, bukan semata-mata kepada hubungan keluarga.

Jika terdapat beberapa ahli waris, masing-masing kedudukan dan dasar haknya perlu diperiksa. Tidak semua ahli waris harus mempunyai pengetahuan, keterlibatan atau keadaan faktual yang sama terhadap aset yang diwariskan.

Bagaimana Jika Aset Warisan Sudah Dijual?

Persoalan dapat menjadi lebih kompleks apabila aset yang diterima sebagai warisan telah dialihkan kepada pihak lain. Misalnya tanah warisan telah dijual kepada pembeli yang tidak mengetahui persoalan mengenai asal-usul tanah tersebut.

Dalam keadaan demikian, setidaknya terdapat beberapa hubungan hukum yang harus dipisahkan: hubungan antara pewaris dengan aset, hubungan antara ahli waris dengan aset, dan hubungan antara ahli waris dengan pembeli. Masing-masing mempunyai fakta dan dasar hukum yang berbeda.

Karena itu, status pembeli sebagai pihak ketiga juga perlu diperhatikan. Apabila pembeli memperoleh aset dengan dasar transaksi yang sah dan tidak mengetahui adanya persoalan hukum terhadap aset tersebut, perlindungan terhadap pihak ketiga menjadi bagian penting dalam menilai akibat hukum yang mungkin timbul.

Apa yang Harus Dibuktikan?

Perkara perampasan aset tidak cukup hanya dengan menunjukkan bahwa suatu benda pernah dimiliki oleh orang yang diduga melakukan tindak pidana. Harus terdapat dasar hukum dan hubungan yang dapat dipertanggungjawabkan antara aset dengan tindak pidana yang menjadi dasar tindakan perampasan.

Dari sisi aparat, dokumen transaksi, aliran dana, waktu perolehan aset, sumber dana, hubungan transaksi dan alat bukti lain dapat digunakan untuk membangun hubungan tersebut. Dari sisi pihak yang mempunyai kepentingan terhadap aset, dokumen kepemilikan dan bukti asal-usul harta dapat digunakan untuk menjelaskan kedudukan mereka.

Dalam konteks ahli waris, beberapa dokumen dapat mempunyai arti penting, antara lain akta atau dokumen pewarisan, sertifikat, akta jual beli, bukti pembayaran, rekening koran, dokumen usaha, bukti pajak, perjanjian dan dokumen lain yang menunjukkan bagaimana aset diperoleh sebelum diwariskan.

Non-Conviction Based Forfeiture dalam RUU Perampasan Aset

Salah satu bagian yang membuat RUU Perampasan Aset berbeda dari pembahasan perampasan aset yang hanya menunggu putusan pemidanaan adalah konsep non-conviction based forfeiture atau NCB. DPR menyebut mekanisme conviction based forfeiture dan non-conviction based forfeiture sebagai dua konsep yang sedang dibahas dengan kebutuhan prasyarat yang berbeda.

Dalam pendekatan NCB, fokus perampasan dapat diarahkan kepada aset dalam keadaan tertentu meskipun perkara pidana terhadap seseorang tidak berakhir dengan putusan pemidanaan. Justru karena mekanisme tersebut dapat bekerja tanpa menunggu putusan pemidanaan, persoalan perlindungan hak pemilik dan pihak ketiga menjadi semakin penting.

Pembahasan mengenai NCB tidak berarti bahwa negara dapat mengambil setiap aset seseorang tanpa proses pengadilan. Sebaliknya, mekanisme tersebut harus mempunyai dasar hukum, standar pembuktian, prosedur yang jelas dan perlindungan terhadap pihak yang mempunyai hak sah. Dalam pembahasan RUU, prinsip due process of law dan proporsionalitas juga disebut sebagai hal yang perlu dijaga untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Bagaimana dengan UU TPPU yang Sudah Berlaku?

Pembahasan RUU Perampasan Aset tidak berarti mekanisme perampasan yang sudah dikenal dalam peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku. Salah satu undang-undang yang mempunyai mekanisme terkait harta kekayaan dalam perkara pencucian uang adalah UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

UU TPPU mempunyai ketentuan tersendiri mengenai keadaan tertentu ketika terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan. Ketentuan tersebut berbeda dari konsep RUU Perampasan Aset yang saat ini masih dibahas. Karena itu, artikel ini tidak menempatkan Pasal 79 UU TPPU sebagai dasar hukum RUU, melainkan sebagai contoh bahwa hukum positif Indonesia telah mempunyai mekanisme tertentu mengenai status harta dalam perkara TPPU.

Perbedaan tersebut penting. RUU Perampasan Aset belum dapat digunakan sebagai dasar hukum positif sebelum disahkan dan berlaku. Sementara ketentuan dalam UU yang telah berlaku dapat diterapkan sesuai ruang lingkup dan persyaratannya masing-masing.

Perlindungan terhadap Hak Pihak Ketiga

Salah satu persoalan utama dalam perampasan aset adalah bagaimana negara mengambil kembali aset yang berkaitan dengan tindak pidana tanpa merugikan orang yang secara sah mempunyai hak atas aset tersebut.

DPR sendiri menempatkan perlindungan pihak ketiga sebagai salah satu isu penting dalam pembahasan RUU. Masukan yang diterima antara lain menekankan agar pasangan, keluarga atau pihak lain yang mempunyai hak sah tidak ikut dirugikan hanya karena aset tersebut mempunyai hubungan dengan perkara pidana orang lain.

Perlindungan tersebut menjadi semakin penting apabila aset telah berpindah melalui pewarisan. Ahli waris memperoleh harta karena hubungan kewarisan, sedangkan persoalan mengenai tindak pidana berasal dari perbuatan pewaris. Dua hubungan hukum tersebut tidak boleh dicampuradukkan.

Namun demikian, perlindungan ahli waris juga bukan berarti seluruh aset yang telah diwariskan menjadi kebal dari pemeriksaan. Jika terdapat dasar hukum dan bukti bahwa suatu aset berkaitan dengan tindak pidana, maka status aset tersebut tetap dapat diperiksa sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Kesimpulan

Ahli waris bukan pelaku tindak pidana hanya karena menerima harta dari pewaris yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana tetap harus didasarkan pada perbuatan dan pembuktian terhadap orang yang bersangkutan.

Namun, persoalan tersebut harus dibedakan dari status aset yang diwariskan. Peralihan aset melalui pewarisan tidak dengan sendirinya menghapus sejarah perolehan aset. Apabila terdapat dugaan bahwa aset mempunyai hubungan dengan tindak pidana, asal-usul dan hubungan tersebut tetap dapat menjadi objek pemeriksaan berdasarkan dasar hukum yang berlaku.

Dalam konteks RUU Perampasan Aset, persoalan ahli waris menjadi penting karena pembahasan rancangan tersebut tidak hanya menyangkut kemampuan negara melakukan asset recovery, tetapi juga perlindungan terhadap pihak ketiga, kepastian hukum, due process of law dan pencegahan abuse of power. DPR secara terbuka menyebut perlindungan pihak ketiga sebagai salah satu perhatian dalam pembahasan RUU tersebut.

Karena RUU Perampasan Aset masih dalam proses pembahasan, belum tepat menyatakan bahwa seluruh warisan yang berkaitan dengan tindak pidana pasti dapat dirampas berdasarkan RUU tersebut. Yang dapat dikatakan saat ini adalah bahwa persoalan tersebut merupakan salah satu bagian dari kebutuhan untuk merumuskan batas antara kepentingan negara dalam memulihkan aset dan hak pihak lain yang memperoleh atau memiliki aset secara sah.

Dengan demikian, pertanyaan hukumnya bukan sekadar apakah ahli waris dapat kehilangan warisan. Pertanyaan yang lebih tepat adalah: aset mana yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana, bagaimana hubungan tersebut dibuktikan, bagaimana aset tersebut berpindah kepada ahli waris, apakah ahli waris mempunyai hak yang sah dan beritikad baik, serta bagaimana mekanisme perlindungan terhadap pihak tersebut dirumuskan dalam hukum yang berlaku.

MAINKAN GAME UNTUK DUKUNG KONSULTASI HUKUM GRATIS

Penulis Adv. P. Akmal Sapriant, S.H. LinkedIn

Kategori Hukum Pidana & Perampasan Aset

Diterbitkan 25 Agustus 2026

Sumber Utama Pembahasan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana di DPR RI