Apakah Akuisisi oleh Perusahaan Asing Wajib Dilaporkan?

Status pembeli sebagai perusahaan asing hanya merupakan salah satu fakta dalam transaksi. Yang perlu diperiksa adalah apakah transaksi memenuhi persyaratan wajib notifikasi, termasuk nilai aset dan/atau penjualan, perubahan pengendalian, hubungan afiliasi, serta keterkaitan kegiatan usaha para pihak dengan Indonesia.

Dengan demikian, perusahaan asing yang membeli saham perusahaan Indonesia tidak dengan sendirinya wajib melakukan notifikasi kepada KPPU hanya karena pembelinya berasal dari luar negeri.

Yang harus diperiksa adalah apakah transaksi tersebut memenuhi persyaratan wajib notifikasi berdasarkan aturan KPPU. Dalam PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023, terdapat beberapa syarat yang harus dilihat secara bersamaan, yaitu terpenuhinya batas nilai aset dan/atau penjualan, adanya perubahan pengendalian, transaksi bukan dilakukan antar pelaku usaha terafiliasi, serta para pelaku usaha memiliki aset dan/atau penjualan di Indonesia.

Jadi, pertanyaan yang tepat bukan hanya "apakah pembelinya perusahaan asing?", tetapi "apakah transaksi ini memenuhi seluruh kriteria notifikasi KPPU?"

Empat Syarat yang Perlu Diperiksa

Untuk transaksi pengambilalihan saham, pemeriksaan dapat dimulai dari empat hal berikut.

Threshold Aset dan Penjualan

Salah satu bagian yang paling penting adalah batas nilai yang ditentukan KPPU. Berdasarkan PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023, batas umum kewajiban notifikasi terpenuhi apabila nilai aset yang dihitung menurut aturan tersebut melebihi Rp2,5 triliun atau nilai penjualan melebihi Rp5 triliun.

Untuk transaksi yang melibatkan pelaku usaha di bidang perbankan, terdapat ketentuan khusus. Batas nilai aset yang digunakan adalah lebih dari Rp20 triliun.

Hal yang sering keliru adalah menganggap harga pembelian saham sebagai satu-satunya angka yang menentukan kewajiban notifikasi. Padahal, aturan KPPU menggunakan nilai aset dan/atau nilai penjualan sesuai mekanisme penghitungan yang ditentukan dalam peraturan.

Harus Ada Perubahan Pengendalian

Akuisisi saham yang menjadi perhatian KPPU adalah transaksi yang menyebabkan perubahan pengendalian.

Pengendalian tidak hanya dilihat dari apakah pembeli memiliki lebih dari 50 persen saham. PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023 juga mengakui kondisi ketika pihak yang memiliki saham atau suara 50 persen atau kurang tetap dapat mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan perusahaan.

Karena itu, pembelian saham minoritas pun tidak selalu dapat langsung dianggap bebas dari kewajiban notifikasi. Struktur hak suara, hak veto, hak menunjuk pengurus, perjanjian pemegang saham, dan hak lain yang memberikan pengaruh terhadap pengelolaan perusahaan perlu diperiksa.

Sebaliknya, apabila suatu pembelian saham tidak menyebabkan perubahan pengendalian, analisisnya tidak dapat disamakan dengan akuisisi yang benar-benar memindahkan kendali perusahaan.

Bagaimana Jika Perusahaan Masih Satu Grup?

Tidak semua transaksi antarperusahaan harus dinotifikasikan. Salah satu pengecualian penting adalah transaksi yang dilakukan antar pelaku usaha terafiliasi.

Hubungan afiliasi dapat terjadi ketika satu perusahaan secara langsung atau tidak langsung mengendalikan perusahaan lain, dua perusahaan dikendalikan oleh pihak yang sama, atau terdapat hubungan antara perusahaan dan pemegang saham pengendalinya.

Misalnya, sebuah grup usaha asing melakukan restrukturisasi internal dan memindahkan kepemilikan suatu anak perusahaan dari satu entitas grup ke entitas grup lainnya. Apabila transaksi tersebut memang dilakukan antar pelaku usaha yang terafiliasi, kewajiban notifikasi KPPU berdasarkan ketentuan tersebut tidak berlaku.

Namun, status "satu grup" tidak boleh hanya berdasarkan hubungan bisnis atau penggunaan merek yang sama. Struktur kepemilikan dan pengendaliannya harus benar-benar diperiksa.

Kaitan Transaksi dengan Indonesia

Ini merupakan bagian yang penting untuk transaksi lintas negara.

PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023 mengatur bahwa transaksi yang wajib dinotifikasikan adalah transaksi antar pelaku usaha yang memiliki aset dan/atau penjualan di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Karena itu, pemeriksaan tidak berhenti pada perusahaan asing yang menandatangani perjanjian pembelian. Struktur kelompok usaha perlu dilihat secara lebih luas.

Bisa saja perusahaan pembeli berdomisili di Singapura, Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan, atau negara lain, sementara kegiatan ekonominya di Indonesia dilakukan melalui anak perusahaan atau entitas lain dalam kelompok usahanya.

Dalam kondisi seperti itu, keberadaan aset atau penjualan di Indonesia melalui struktur usaha yang relevan perlu diperhitungkan sesuai aturan.

Kapan Transaksi Dianggap Efektif?

Setelah mengetahui bahwa transaksi berpotensi wajib dinotifikasikan, langkah berikutnya adalah menentukan kapan transaksi tersebut dianggap berlaku efektif secara yuridis.

Hal ini penting karena batas waktu notifikasi dihitung dari tanggal efektif tersebut.

Untuk pengambilalihan saham pada perseroan terbatas, PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023 mengatur tanggal efektif dengan memperhatikan tanggal pemberitahuan diterima Menteri atas perubahan anggaran dasar.

Untuk transaksi tertentu yang dilakukan di luar wilayah Indonesia, peraturan juga memiliki ketentuan tersendiri mengenai tanggal perjanjian, tanggal penutupan transaksi, atau tanggal persetujuan pemerintah, tergantung karakter transaksi.

Karena transaksi lintas negara dapat melibatkan beberapa tanggal efektif dari perspektif hukum negara yang berbeda, penentuan tanggal ini sebaiknya diperiksa sejak awal transaksi.

Batas Waktu Notifikasi KPPU

Apabila seluruh syarat wajib notifikasi terpenuhi, pemberitahuan kepada KPPU harus disampaikan paling lama 30 hari sejak transaksi berlaku efektif secara yuridis.

Batas tersebut bukan 30 hari kalender yang dihitung secara bebas. Peraturan KPPU mendefinisikan "Hari" sebagai hari kerja.

Karena itu, tim transaksi sebaiknya tidak menunggu sampai mendekati batas akhir untuk mengumpulkan dokumen. Transaksi akuisisi biasanya melibatkan laporan keuangan, struktur kelompok usaha, anggaran dasar, dokumen transaksi, data pasar, serta informasi mengenai kegiatan usaha di Indonesia.

Contoh Transaksi Perusahaan Asing Membeli Perusahaan Indonesia

Bagaimana Menghitung Aset dan Penjualan?

Nilai aset dan penjualan tidak hanya melihat angka perusahaan target secara terpisah. Peraturan KPPU mengatur penghitungan dengan memperhatikan pelaku usaha yang melakukan transaksi serta pelaku usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh pihak yang melakukan transaksi.

Untuk aset, yang diperhitungkan adalah aset yang berada di wilayah Indonesia pada tahun terakhir sebelum transaksi.

Untuk penjualan, yang diperhitungkan adalah penjualan yang berada di wilayah Indonesia pada tahun terakhir sebelum transaksi.

Jadi, untuk perusahaan asing, pertanyaan yang perlu dijawab bukan sekadar berapa total aset grup di seluruh dunia. Yang perlu diperiksa adalah berapa nilai aset dan penjualan yang relevan di Indonesia berdasarkan struktur kelompok usaha dan metode penghitungan KPPU.

Dokumen yang Perlu Disiapkan

Dalam transaksi yang berpotensi wajib dinotifikasikan, pengumpulan dokumen sebaiknya dilakukan sejak tahap transaksi belum ditutup.

Beberapa dokumen yang biasanya relevan antara lain:

• laporan keuangan yang diaudit;
• struktur kelompok usaha sebelum dan setelah transaksi;
• anggaran dasar perusahaan yang melakukan transaksi;
• dokumen atau perjanjian pengambilalihan saham;
• informasi mengenai pemegang saham dan pengendali;
• profil produk dan kegiatan usaha para pihak;
• data aset dan penjualan yang relevan di Indonesia;
• informasi mengenai pasar yang terdampak transaksi;
• perkiraan pangsa pasar para pihak; dan
• dokumen pendukung lain yang diminta dalam proses notifikasi.

Untuk transaksi asing, dokumen struktur grup biasanya menjadi bagian yang cukup penting karena KPPU perlu melihat hubungan antara perusahaan pembeli, induk perusahaan, anak perusahaan, dan entitas lain yang berada dalam kelompok usaha.

Apa Risikonya Jika Terlambat?

Kewajiban notifikasi bukan sekadar kewajiban administratif yang boleh diabaikan setelah transaksi selesai.

KPPU dapat menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang terlambat atau tidak menyampaikan notifikasi yang seharusnya dilakukan.

Ketentuan yang berlaku menetapkan denda sebesar Rp1 miliar untuk setiap hari keterlambatan, dengan batas maksimum denda administratif sebesar Rp25 miliar.

Karena itu, penentuan apakah transaksi wajib dinotifikasikan sebaiknya dilakukan sebelum atau segera setelah transaksi efektif, bukan setelah batas waktu hampir berakhir.

Kesimpulan

Perusahaan asing yang membeli perusahaan Indonesia tidak dengan sendirinya wajib melaporkan transaksi tersebut kepada KPPU hanya karena pembelinya berasal dari luar negeri.

Yang perlu diperiksa adalah apakah transaksi memenuhi persyaratan wajib notifikasi, yaitu threshold aset dan/atau penjualan, adanya perubahan pengendalian, transaksi bukan antar pelaku usaha terafiliasi, serta adanya aset dan/atau penjualan di Indonesia sebagaimana ditentukan dalam PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023.

Untuk threshold, batas umum yang perlu diperhatikan adalah nilai aset lebih dari Rp2,5 triliun atau nilai penjualan lebih dari Rp5 triliun. Untuk pelaku usaha di bidang perbankan terdapat ketentuan threshold aset tersendiri.

Selain itu, jangan hanya melihat harga pembelian saham. Penghitungan KPPU memiliki mekanisme sendiri dan dapat melibatkan aset serta penjualan pelaku usaha dalam kelompok usaha yang relevan di Indonesia.

Jika transaksi memenuhi seluruh kriteria, notifikasi harus disampaikan paling lama 30 hari kerja sejak transaksi berlaku efektif secara yuridis.

Dalam transaksi lintas negara, pemeriksaan sebaiknya dilakukan terhadap keseluruhan struktur transaksi, termasuk hubungan pengendalian, entitas dalam kelompok usaha, kegiatan ekonomi di Indonesia, nilai aset dan penjualan, serta tanggal efektif transaksi.

Catatan: Artikel ini disusun untuk memberikan informasi hukum umum. Penentuan kewajiban notifikasi KPPU dalam transaksi tertentu tetap bergantung pada struktur transaksi, hubungan afiliasi, pengendalian, laporan keuangan, kegiatan usaha di Indonesia, serta dokumen yang berlaku pada transaksi tersebut.

Mainkan game untuk dukung konsultasi hukum gratis