Ditulis oleh Adv. P. Akmal Sapriant, S.H. Advokat | Profil LinkedIn

Dalam perkara hukum, ada orang yang sebenarnya mengetahui suatu peristiwa tetapi memilih tidak mau menjadi saksi. Alasannya sederhana: tidak ingin bermasalah dengan tetangga, takut hubungan sosial rusak, atau tidak ingin ikut terseret dalam urusan orang lain. Persoalannya muncul ketika orang tersebut sudah dipanggil secara sah sebagai saksi tetapi tetap menolak hadir atau tidak memenuhi kewajibannya.

Hukum memang memberikan hak kepada saksi, termasuk hak atas perlindungan, pendampingan hukum, serta hak menolak keterangan tertentu dalam keadaan yang ditentukan undang-undang. Namun, hak tersebut harus dibedakan dari keengganan untuk hadir hanya karena tidak ingin berkonflik dengan orang yang diperiksa atau berperkara.

Dalam perkara pidana, KUHAP baru secara tegas mewajibkan saksi yang dipanggil untuk datang kepada penyidik. Jika saksi tidak datang, tersedia mekanisme pemanggilan kembali dan upaya menghadirkan saksi. Di persidangan, hakim juga dapat memerintahkan saksi yang telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir untuk dihadapkan ke persidangan.

Kewajiban Saksi Dimulai dari Pemanggilan yang Sah

Seseorang yang melihat atau mengetahui suatu peristiwa belum serta-merta mempunyai kewajiban hadir setiap kali diminta memberikan keterangan. Titik hukumnya berada pada proses pemanggilan. Ketika pemanggilan dilakukan sesuai ketentuan hukum acara dan orang tersebut dipanggil sebagai saksi, muncul kewajiban untuk memenuhi panggilan tersebut.

Pasal 28 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP menentukan bahwa Tersangka dan/atau Saksi yang dipanggil wajib datang di hadapan Penyidik. Apabila tidak datang, Penyidik melakukan pemanggilan sekali lagi dengan meminta bantuan pejabat yang berwenang untuk membawa Tersangka dan/atau Saksi kepada Penyidik.

Unsur yang harus dilihat adalah adanya status sebagai saksi, adanya pemanggilan, dan adanya kewajiban untuk hadir. Karena itu, alasan pribadi baru dapat dinilai setelah diketahui terlebih dahulu apakah pemanggilan tersebut sah dan kewajiban tersebut memang telah lahir.

Logika hukumnya sederhana: kewajiban saksi bukan muncul karena tetangga meminta bantuan, melainkan karena proses hukum sudah menempatkannya sebagai orang yang dipanggil untuk memberikan keterangan.

Tidak Mau Ribut dengan Tetangga Bukan Dasar Umum untuk Menolak Panggilan

Alasan seperti "tidak mau ribut dengan tetangga", "tidak mau ikut campur", atau "takut hubungan bertetangga rusak" merupakan alasan sosial. Alasan tersebut harus dibedakan dari alasan hukum yang dapat memberikan dasar bagi seseorang untuk tidak memenuhi panggilan.

KUHAP memberikan hak kepada saksi untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksiannya. KUHAP juga memberikan hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan dan menolak keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri.

Dari sini terlihat batasnya. Keengganan menghadapi konflik sosial tidak sama dengan keadaan ketika seorang saksi menerima ancaman, tekanan, atau intimidasi. Jika persoalannya hanya tidak ingin hubungan dengan tetangga menjadi buruk, hukum tidak menjadikannya sebagai alasan umum untuk menghapus kewajiban hadir.

Sebaliknya, jika ada ancaman terhadap keselamatan saksi atau keluarganya, persoalannya masuk ke dalam hak perlindungan saksi. Dalam keadaan demikian, saksi mempunyai dasar untuk meminta perlindungan kepada aparat penegak hukum atau melalui mekanisme pelindungan saksi dan korban.

Hak Saksi untuk Mendapat Perlindungan Tidak Menghapus Proses Kesaksian

Pasal 143 UU Nomor 20 Tahun 2025 memberikan sejumlah hak kepada saksi, antara lain didampingi Advokat, memberikan keterangan tanpa tekanan, bebas dari pertanyaan yang menjerat, menolak keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri, serta memperoleh pelindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya.

Hak tersebut mempunyai fungsi untuk memastikan seseorang dapat memberikan kesaksian tanpa mengalami tekanan. Artinya, apabila saksi takut karena adanya ancaman, penyelesaiannya bukan dengan mengabaikan panggilan, melainkan menggunakan hak perlindungan yang tersedia.

UU Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban juga sudah berlaku sejak 20 Mei 2026 dan menggantikan UU Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya. Undang-undang ini mengatur pelindungan dan hak saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, informan, dan ahli serta syarat dan tata cara pemberian pelindungan.

Dengan demikian, hukum menyediakan mekanisme untuk dua keadaan yang berbeda: saksi yang enggan karena alasan hubungan sosial dan saksi yang membutuhkan perlindungan karena menghadapi ancaman atau tekanan. Keduanya tidak dapat diperlakukan sebagai alasan yang sama.

Saksi Berhak atas Penggantian Biaya Transportasi

Selain hak atas perlindungan dan pendampingan, saksi juga memiliki hak yang berkaitan dengan biaya yang timbul karena proses hukum. Pasal 143 huruf j UU Nomor 20 Tahun 2025 memberikan hak kepada saksi untuk memperoleh penggantian biaya transportasi selama proses penanganan perkara.

Ketentuan ini perlu dibedakan dari istilah "kompensasi" atau honorarium karena bersedia menjadi saksi. Yang secara tegas disebut dalam KUHAP adalah penggantian biaya transportasi. Jadi, hak ini berkaitan dengan biaya transportasi selama proses penanganan perkara, bukan pembayaran sebagai imbalan atas keterangan yang diberikan.

Dengan adanya ketentuan tersebut, kewajiban hadir sebagai saksi tidak berarti seluruh biaya transportasi yang timbul karena proses pemeriksaan harus ditanggung sendiri oleh saksi. Penggantian biaya transportasi merupakan salah satu hak saksi yang memang disebut secara khusus dalam Pasal 143 KUHAP.

Hak Menolak Keterangan Berbeda dengan Hak Menolak Hadir

Seorang saksi dapat mempunyai hak untuk menolak memberikan keterangan tertentu. Pasal 143 KUHAP 2025, misalnya, memberikan hak kepada saksi untuk menolak memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri. KUHAP juga mengatur perlindungan dan keadaan tertentu yang berkaitan dengan hubungan keluarga maupun kewajiban menyimpan rahasia.

Hak tersebut berbeda dari keputusan untuk tidak datang sama sekali. Orang yang memiliki hak menolak menjawab pertanyaan tertentu tetap harus melihat kewajiban kehadirannya sebagai saksi apabila telah dipanggil secara sah.

Karena itu, seseorang tidak dapat menyamakan kalimat "saya berhak tidak menjawab pertanyaan itu" dengan "saya tidak perlu datang karena tidak mau bermasalah dengan tetangga". Dasar hukum kedua tindakan tersebut berbeda.

Pembedaan ini penting karena akibat hukumnya juga berbeda. Penolakan memberikan keterangan yang dilindungi undang-undang merupakan pelaksanaan hak, sedangkan ketidakhadiran tanpa dasar hukum dapat menimbulkan tindakan hukum terhadap saksi.

Hakim Dapat Memerintahkan Saksi yang Tidak Hadir untuk Dihadapkan

Dalam persidangan pidana, Pasal 209 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2025 memberikan kewenangan kepada hakim ketua sidang untuk memerintahkan agar saksi dihadapkan ke persidangan apabila saksi telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir dan hakim mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi tersebut tidak akan hadir.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa kehadiran saksi mempunyai fungsi dalam proses pemeriksaan perkara. Setelah pemanggilan dilakukan secara sah, ketidakhadiran saksi bukan lagi sekadar persoalan pribadi antara saksi dengan pihak yang berperkara.

Saksi yang tidak ingin mempunyai masalah dengan tetangga tetap dapat menyampaikan keberatannya kepada aparat penegak hukum atau pengadilan. Yang menjadi persoalan adalah apakah keberatan tersebut mempunyai dasar yang dapat diterima menurut hukum.

Apabila alasan tersebut tidak berkaitan dengan hak saksi atau keadaan yang dilindungi hukum, kewajiban untuk memenuhi panggilan tetap harus diperhitungkan.

KUHP Juga Mengatur Sanksi bagi Orang yang Tidak Memenuhi Panggilan

Persoalan ketidakhadiran saksi tidak hanya diatur dalam hukum acara. KUHP Nasional juga memuat ketentuan pidana mengenai orang yang secara melawan hukum tidak datang ketika dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa atau tidak memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 285 UU Nomor 1 Tahun 2023 menentukan ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak kategori II bagi perkara pidana. Untuk perkara lain, ancamannya paling lama 6 bulan atau denda paling banyak kategori II. Ketentuan ini secara langsung menunjukkan bahwa kewajiban memenuhi panggilan saksi mempunyai konsekuensi hukum.

Pasal tersebut juga memuat unsur penting berupa tindakan "secara melawan hukum". Jadi, bukan setiap orang yang tidak hadir langsung melakukan tindak pidana. Harus ada pemanggilan yang melahirkan kewajiban dan ketidakhadiran tersebut dilakukan secara melawan hukum.

Karena itu, analisisnya harus dimulai dari pemanggilan, kewajiban yang lahir dari pemanggilan tersebut, alasan ketidakhadiran, lalu apakah alasan tersebut mempunyai dasar hukum.

Alasan Takut Harus Dilihat dari Penyebabnya

Saksi yang mengatakan takut bersaksi perlu menjelaskan apa yang menjadi sumber ketakutannya. Jika yang dikhawatirkan hanya hubungan bertetangga menjadi renggang, persoalannya berada pada hubungan sosial.

Keadaannya berbeda apabila saksi mendapatkan pesan ancaman, tekanan untuk tidak datang, ancaman terhadap keluarga, intimidasi, atau tindakan lain yang berhubungan dengan kesaksiannya. Dalam keadaan seperti itu, saksi dapat meminta pelindungan sebagaimana hak yang dijamin Pasal 143 KUHAP dan UU Nomor 3 Tahun 2026.

Saksi tidak perlu memilih antara keselamatan dan kewajiban memberikan keterangan. Hukum menyediakan mekanisme pelindungan agar saksi tetap dapat menjalani proses hukum tanpa menghadapi ancaman sendirian.

Karena itu, jika masalahnya memang keamanan, hal tersebut harus disampaikan secara resmi. Diam dan tidak memenuhi panggilan justru dapat menimbulkan persoalan lain.

Saksi Wajib Memberikan Keterangan yang Benar

Kehadiran saksi juga tidak berarti saksi harus memenuhi keinginan salah satu pihak dalam perkara. Tugas saksi adalah memberikan keterangan mengenai apa yang diketahuinya sesuai fakta yang dialaminya atau informasi yang memang berada dalam penguasaannya sesuai ketentuan hukum acara.

Apabila saksi tidak melihat suatu kejadian, ia dapat mengatakan tidak melihat. Apabila tidak mengetahui suatu hal, ia dapat mengatakan tidak mengetahui. Saksi tidak wajib membuat cerita agar salah satu pihak memperoleh keuntungan dalam perkara.

Hal ini berbeda dari menolak hadir. Saksi tetap dapat menjalankan kewajibannya dengan memberikan keterangan yang terbatas pada apa yang diketahuinya dan menggunakan hak untuk menolak pertanyaan yang memang dilindungi undang-undang.

Jadi, kewajiban menjadi saksi bukan kewajiban untuk membela pihak tertentu. Saksi memberikan keterangan, sedangkan penilaian atas keterangan tersebut menjadi bagian dari proses pembuktian.

Ketidakhadiran Saksi Dapat Mempengaruhi Pembuktian

Ketika saksi yang dipanggil tidak hadir, pihak yang mengajukan saksi tersebut dapat kehilangan kesempatan untuk mendengar keterangannya di persidangan. Dalam perkara pidana, Pasal 201 KUHAP mengatur bahwa apabila saksi atau ahli tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, pemeriksaan dapat ditunda satu kali. Jika pada persidangan berikutnya tetap tidak hadir, perkara dilanjutkan tanpa mendengar keterangan saksi atau ahli tersebut.

Konsekuensinya, pihak yang mengandalkan kesaksian tersebut harus melihat alat bukti lain yang tersedia. Ketidakhadiran satu saksi tidak menentukan hasil perkara dengan sendirinya, tetapi dapat mengurangi bagian pembuktian yang semula hendak diajukan melalui saksi tersebut.

Di sini terlihat mengapa keberadaan saksi mempunyai arti penting. Kesaksian bukan sekadar formalitas pemanggilan, tetapi bagian dari proses pembuktian yang harus berlangsung menurut tata cara hukum acara.

Ketidakhadiran Saksi dalam Perkara Perdata Juga Memiliki Akibat Hukum

Dalam perkara perdata, HIR masih mengatur akibat terhadap saksi yang telah dipanggil tetapi tidak datang. Pasal 140 HIR menentukan bahwa saksi yang tidak datang dapat dihukum membayar biaya yang telah dikeluarkan dengan sia-sia dan dipanggil kembali atas biaya sendiri.

Jika setelah dipanggil kembali saksi tetap tidak datang, Pasal 141 HIR memungkinkan pengadilan menjatuhkan kewajiban membayar biaya dan kerugian yang diderita para pihak serta memerintahkan agar saksi dibawa oleh polisi menghadap pengadilan.

Namun HIR juga mengenal alasan yang sah. Pasal 142 memberikan ruang bagi saksi yang menjelaskan bahwa ia memang tidak dapat memenuhi panggilan karena alasan yang sah. Dalam keadaan tersebut, pengadilan wajib menghapus hukuman yang sebelumnya dijatuhkan karena ketidakhadiran.

Artinya, dalam perkara perdata pun yang menentukan bukan sekadar ada atau tidaknya ketidakhadiran, tetapi juga alasan yang menyebabkan saksi tidak memenuhi panggilan.

Hubungan Bertetangga Tidak Menghapus Kewajiban Hukum

Hubungan bertetangga merupakan hubungan sosial. Kewajiban saksi merupakan kewajiban hukum. Ketika keduanya bertemu, kewajiban hukum tidak hilang hanya karena seseorang ingin menjaga hubungan baik dengan tetangganya.

Saksi tetap mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan, pendampingan, dan keamanan. Tetapi apabila persoalannya hanya tidak ingin hubungan sosial menjadi buruk, tidak terdapat dasar untuk memperlakukan alasan tersebut sebagai pengecualian umum dari kewajiban menjadi saksi.

Karena itu, yang harus diperiksa adalah empat hal: apakah ada pemanggilan yang sah, apakah orang tersebut memang berkewajiban hadir, apakah ada alasan hukum yang membenarkan ketidakhadiran, dan apakah saksi menggunakan mekanisme yang tersedia untuk menyampaikan alasan tersebut.

Dari empat hal itu, barulah dapat ditentukan akibat hukum terhadap saksi dan pengaruhnya terhadap perkara.

Dampak Hukumnya

Jika seorang saksi yang sudah dipanggil secara sah menolak hadir hanya karena tidak ingin bermasalah dengan tetangganya, terdapat beberapa kemungkinan akibat hukum sesuai jenis perkara dan tahap pemeriksaannya. Dalam perkara pidana, penyidik dapat melakukan pemanggilan kembali, sementara dalam persidangan hakim dapat memerintahkan agar saksi dihadapkan ke persidangan.

Selain itu, Pasal 285 KUHP mengatur ancaman pidana bagi orang yang secara melawan hukum tidak datang ketika dipanggil sebagai saksi atau tidak memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam perkara perdata, ketidakhadiran dapat menimbulkan kewajiban membayar biaya dan kerugian tertentu, pemanggilan ulang, serta dalam keadaan tertentu perintah menghadapkan saksi dengan bantuan polisi.

Sebaliknya, jika saksi memiliki alasan yang berkaitan dengan ancaman atau keselamatan, jalur hukumnya adalah meminta perlindungan dan menyampaikan kondisi tersebut kepada aparat penegak hukum atau pengadilan. UU Nomor 3 Tahun 2026 saat ini menjadi dasar utama pelindungan saksi dan korban.

Kesimpulan

Alasan "tidak mau ribut dengan tetangga" pada dasarnya merupakan alasan sosial, bukan alasan yang disebut sebagai hak untuk menghindari kewajiban menjadi saksi. Setelah seseorang menerima pemanggilan yang sah, ia harus melihat kewajiban yang timbul dari pemanggilan tersebut.

Dalam perkara pidana, Pasal 28 KUHAP mewajibkan saksi yang dipanggil untuk datang kepada penyidik. Jika tidak hadir, terdapat mekanisme pemanggilan kembali dan upaya menghadirkan saksi. Di persidangan, Pasal 209 memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan agar saksi yang telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir dihadapkan ke persidangan.

Pasal 285 KUHP juga mengatur ancaman pidana bagi orang yang secara melawan hukum tidak datang ketika dipanggil sebagai saksi atau tidak memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Saksi tetap memiliki hak untuk memperoleh perlindungan. Jika alasan takut berasal dari ancaman, intimidasi, atau tekanan yang berkaitan dengan kesaksian, persoalannya berbeda dan saksi dapat menggunakan mekanisme pelindungan berdasarkan KUHAP dan UU Nomor 3 Tahun 2026.

Di sisi lain, Pasal 143 huruf j KUHAP juga memberikan hak kepada saksi untuk memperoleh penggantian biaya transportasi selama proses penanganan perkara. Jadi, hak saksi dalam proses hukum tidak hanya berkaitan dengan keamanan dan pendampingan, tetapi juga mencakup penggantian biaya transportasi yang secara tegas diatur undang-undang.

Jadi, ukuran hukumnya bukan apakah saksi ingin tetap akur dengan tetangganya. Yang diperiksa adalah status pemanggilan, kewajiban yang timbul, alasan ketidakhadiran, dan dasar hukum yang digunakan untuk membenarkan alasan tersebut.