Klik Join • Kode Referral EK3GUTV

REKOMENDASI BUKU • GRAMEDIA

Ombudsman Republik Indonesia Jembatan Penghubung Rakyat dengan Birokrasi Pelayanan

Dominikus Dalu S, Inez Annabel Gabriella S, dan Yasonta Prabavita Sthala

Rp 129.000 (harga dapat berubah)

Pelayanan publik adalah wajah nyata kehadiran negara. Namun, ketika birokrasi lamban, tidak adil, atau mengabaikan hak masyarakat, kepada siapa rakyat harus mengadu? Lahir dari semangat Reformasi 1998 dan dibentuk pada 2000, Ombudsman Republik Indonesia hadir sebagai jembatan antara rakyat dan birokrasi pelayanan. Melalui pengawasan yang persuasif, dialogis, dan berorientasi pada perbaikan, Ombudsman mendorong birokrasi memberikan pelayanan yang lebih transparan, responsif, dan berkeadilan. Buku ini mengajak pemb...Read more...

Lihat deskripsi buku ⌄ Beli / Pesan di Gramedia

Ombudsman memang berwenang melakukan sidak

UU Nomor 37 Tahun 2008 memberikan Ombudsman kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Pasal 7 juga memberikan tugas kepada Ombudsman untuk melakukan pemeriksaan, investigasi atas prakarsa sendiri, serta koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya. Pasal 34 memberikan ruang bagi Ombudsman untuk melakukan pemeriksaan lapangan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pejabat atau instansi yang dilaporkan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan, ketertiban, dan kesusilaan. Karena itu, ketiadaan APH ketika Ombudsman pertama kali datang bukan alasan untuk menyatakan sidak tersebut tidak sah.

Sidak mendadak justru mempunyai fungsi pengawasan karena objek pemeriksaan tidak memperoleh kesempatan untuk menyiapkan kondisi yang akan diperiksa. Persoalannya berbeda ketika pemeriksaan tersebut kemudian menemukan keadaan yang mengarah pada dugaan tindak pidana. Kewenangan melakukan sidak dan kebutuhan koordinasi setelah muncul indikasi pidana merupakan dua persoalan yang berbeda. Jadi, kritik terhadap penanganan Lapas Cibinong tidak diarahkan pada hak Ombudsman untuk masuk dan memeriksa, melainkan pada apa yang dilakukan setelah temuan tersebut berkembang menjadi persoalan pembuktian pidana.

Lapas merupakan objek pengawasan pelayanan publik

UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menempatkan fungsi Pemasyarakatan dalam bidang pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan. Karena itu, pelayanan terhadap warga binaan, perlakuan petugas, akses terhadap layanan, pengamanan, kondisi tempat tinggal, serta pelaksanaan kewajiban penyelenggara Pemasyarakatan dapat menjadi objek pengawasan pelayanan publik. Lapas bukan ruang yang berada di luar pengawasan Ombudsman.

Masalah hukumnya muncul ketika pemeriksaan menemukan keadaan yang bukan hanya menyangkut mutu pelayanan, tetapi berpotensi menunjukkan adanya perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Dugaan pungutan, fasilitas khusus, penyalahgunaan kewenangan, atau penggunaan tempat dan fasilitas dengan imbalan tertentu tidak berhenti pada soal standar pelayanan apabila kemudian ditemukan hubungan dengan perbuatan yang dilarang pidana. Pada tahap itu, hasil pengawasan dapat menjadi informasi awal yang membutuhkan tindak lanjut dari lembaga yang mempunyai kewenangan pidana.

Maladministrasi dan tindak pidana mempunyai jalur berbeda

Pasal 1 angka 3 UU Nomor 37 Tahun 2008 mendefinisikan maladministrasi sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil. Dalam ruang tersebut, Ombudsman dapat memeriksa dokumen, meminta keterangan, meminta klarifikasi, memanggil pihak terkait, dan menyusun hasil pemeriksaan mengenai maladministrasi. Ombudsman bukan penyidik tindak pidana.

Ketika temuan mengarah pada dugaan pungutan, penyalahgunaan kewenangan, penerimaan pembayaran untuk fasilitas tertentu, atau perbuatan pidana lain, ranah pidananya membutuhkan APH yang mempunyai kewenangan penyelidikan dan penyidikan. Pemisahan kewenangan menentukan siapa yang dapat mengambil tindakan terhadap bukti. Ombudsman dapat mempertahankan pemeriksaan maladministrasi, tetapi bagian yang membutuhkan pengamanan barang, data elektronik, dokumen, lokasi, atau tindakan pro justitia harus masuk kepada institusi yang mempunyai kewenangan tersebut.

Temuan Cibinong mempunyai dimensi yang tidak cukup berhenti pada catatan administratif

Ombudsman menyampaikan adanya bangunan yang diduga dihuni warga binaan, fasilitas yang menyerupai hunian pribadi, celah keamanan, serta laporan keluarga warga binaan mengenai dugaan pungutan sebesar Rp150.000 per minggu di Blok A. Temuan tersebut masih merupakan hasil pemeriksaan dan dugaan, bukan putusan pengadilan mengenai adanya tindak pidana. Justru karena statusnya masih berupa dugaan, bahan pembuktiannya harus dijaga sejak awal agar dugaan tersebut dapat diperiksa berdasarkan bukti, bukan berhenti sebagai informasi yang kehilangan jejak.

Apabila dugaan pungutan hendak ditelusuri, yang dicari bukan sekadar keterangan bahwa uang pernah diminta. Percakapan, transfer, catatan pembayaran, rekening, perangkat komunikasi, daftar penghuni, rekaman kamera, dokumen izin, catatan fasilitas, dan dokumen lain dapat menjelaskan siapa yang meminta, siapa yang menerima, kepada siapa fasilitas diberikan, kapan pembayaran dilakukan, dan hubungan antara pembayaran dengan fasilitas yang diterima. Begitu pula dengan bangunan dan fasilitas yang ditemukan. Pemindahan penghuni, pengosongan bangunan, pemindahan barang, perubahan akses, penghapusan data, atau perubahan kondisi lokasi dapat mengubah keadaan yang ditemukan saat sidak.

Pada titik inilah koordinasi dengan APH mempunyai arti yang lebih dari sekadar hubungan antar-lembaga. Ombudsman tidak harus berubah menjadi penyidik, tetapi ketika temuan sudah menyentuh kemungkinan pidana, harus ada jalan cepat agar bukti yang masih tersedia dapat ditangani oleh pihak yang mempunyai kewenangan penyidikan. Yang dipertaruhkan bukan kewenangan siapa yang lebih besar, melainkan apakah temuan yang sudah muncul masih dapat dibuktikan beberapa waktu kemudian.

KUHAP 2025 menempatkan risiko hilangnya bukti sebagai persoalan hukum

Sejak 2 Januari 2026, hukum acara pidana menggunakan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Pasal 5 memberikan kewenangan kepada penyelidik untuk mencari, mengumpulkan, dan mengamankan keterangan serta barang bukti. KUHAP 2025 juga mengatur penggeledahan dan penyitaan dalam keadaan tertentu ketika terdapat risiko barang bukti dirusak atau dihilangkan. Pasal 113 mengatur keadaan mendesak dalam penggeledahan, termasuk keadaan ketika terdapat potensi barang bukti dirusak atau dihilangkan, sedangkan Pasal 120 mengatur keadaan mendesak dalam penyitaan, termasuk ketika terdapat risiko barang bukti dirusak atau dihilangkan atau benda mudah dipindahkan.

Artinya, hukum acara pidana sendiri mengakui bahwa waktu dan kondisi barang bukti dapat menentukan tindakan penyidikan. Karena itu, setelah sidak menemukan indikasi pidana yang cukup konkret, koordinasi dengan APH tidak tepat dipandang hanya sebagai urusan protokol atau hubungan antar-lembaga. Ada kepentingan pembuktian yang harus dipikirkan pada saat bukti masih berada di lokasi, data masih tersedia, transaksi masih dapat ditelusuri, dan kondisi bangunan belum berubah.

Titik kritisnya muncul setelah indikasi pidana ditemukan

Tidak ada ketentuan umum yang mewajibkan Ombudsman membawa Polisi atau penyidik sejak awal setiap kali melakukan sidak. Kalau sejak awal kegiatan hanya diarahkan pada pengawasan pelayanan publik, Ombudsman dapat bekerja berdasarkan kewenangannya sendiri. Titik kritisnya berada setelah temuan muncul. Ketika pemeriksaan menemukan keadaan yang diduga berkaitan dengan pungutan, fasilitas khusus, penyalahgunaan kewenangan, atau perbuatan pidana lain, kebutuhan penanganannya berubah.

Ombudsman dapat mendokumentasikan temuan dan melanjutkan pemeriksaan maladministrasi. Namun pengamanan bukti yang membutuhkan kewenangan penyelidikan atau penyidikan berada pada APH. Karena itu, kritik terhadap penanganan perkara ini bukan karena APH tidak ikut masuk sejak awal. Titik kritisnya adalah kecepatan koordinasi setelah indikasi pidana muncul. Setelah temuan mengarah pada kemungkinan tindak pidana, koordinasi dengan APH mempunyai fungsi untuk menjaga agar bukti di lokasi tetap dapat diamankan, ditelusuri, dan diperiksa oleh pihak yang mempunyai kewenangan pidana.

Bukti pidana bisa hilang sebelum konstruksi pidananya terbentuk

Dalam perkara pidana, penyidik tidak menunggu seluruh unsur tindak pidana terbukti baru mencari bukti. Bukti justru digunakan untuk membangun konstruksi tindak pidana. Jika ada dugaan pungutan, bukti pembayaran dapat hilang. Jika ada komunikasi melalui telepon atau aplikasi pesan, data dapat dihapus. Jika ada rekaman kamera, rekaman dapat tidak lagi tersedia setelah masa penyimpanan berakhir. Jika ada bangunan yang diduga digunakan sebagai fasilitas khusus, penghuni dapat dipindahkan dan barang-barang dapat dikeluarkan.

Begitu pula jika ada dokumen administrasi atau catatan transaksi, dokumen dapat dipindahkan, disembunyikan, atau berubah. Tidak ada kepastian bahwa bukti akan hilang. Tetapi ketika risiko itu sudah terlihat, membiarkan waktu berjalan berarti membuka ruang bagi perubahan terhadap barang, dokumen, data, dan kondisi lokasi yang nantinya dibutuhkan untuk pembuktian. Akibatnya dapat konkret: hubungan antara orang, uang, fasilitas, keputusan, dan perbuatan menjadi lebih sulit ditelusuri.

Karena itu, persoalan bukti tidak menunggu sampai seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Justru pada tahap awal ketika dugaan masih dibangun, bukti harus tersedia untuk menjelaskan apakah sebuah dugaan mempunyai dasar pidana atau hanya merupakan persoalan administrasi. Kalau bukti sudah berubah sebelum penanganan pidana dimulai, persoalan yang semula dapat dibuktikan dapat berubah menjadi perkara yang hanya menyisakan keterangan.

Temuan Ombudsman tidak sama dengan barang bukti pidana

Hasil pemeriksaan Ombudsman dapat memberikan informasi penting mengenai apa yang ditemukan di lapangan. Tetapi laporan hasil pemeriksaan tidak menggantikan tindakan hukum acara pidana. Misalnya, Ombudsman menemukan sebuah bangunan, melihat fasilitas tertentu, dan memperoleh keterangan dari seorang penghuni. Catatan tersebut dapat menjadi informasi awal mengenai keadaan yang ditemukan pada saat sidak.

Namun apabila perkara kemudian membutuhkan pembuktian mengenai siapa yang membayar, siapa yang menerima uang, siapa yang memberikan akses, siapa yang menguasai barang tertentu, atau perangkat mana yang digunakan dalam transaksi, tindakan pemeriksaan pidana berada pada lembaga yang mempunyai kewenangan tersebut. Temuan merupakan pintu masuk. Barang bukti merupakan bagian dari pembuktian yang harus diperoleh dan diamankan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Di sinilah keterlambatan koordinasi dapat mempunyai akibat yang jauh lebih besar daripada sekadar keterlambatan administrasi.

Koordinasi lintas lembaga bukan preseden kosong

Koordinasi antara lembaga pengawasan, kementerian/lembaga, dan institusi penegak hukum bukan gagasan baru. Dalam laporan kinerja Kemenko Polhukam, tercatat adanya koordinasi dengan Ombudsman RI dan sejumlah kementerian/lembaga dalam penguatan pelayanan publik dan mekanisme pengaduan. Pada tingkat kebijakan, pola seperti ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas lembaga dapat digunakan tanpa menghapus kewenangan masing-masing institusi.

Preseden tersebut penting ditempatkan dalam kasus Cibinong. Kritiknya bukan meminta Ombudsman kehilangan kemandirian atau menunggu perintah APH sebelum bekerja. Kritiknya adalah mengapa ketika pemeriksaan lapangan pada objek berisiko tinggi kemudian menghasilkan indikasi pidana, koordinasi pengamanan bukti tidak segera menjadi bagian dari tindak lanjut. Dalam konteks seperti ini, koordinasi bukan berarti satu lembaga mengambil alih lembaga lain. Yang dibutuhkan adalah jalur cepat untuk memindahkan temuan yang sudah menyentuh ranah pidana kepada institusi yang mempunyai kewenangan penyidikan sebelum bukti berubah atau hilang.

Independensi lembaga tidak menghalangi koordinasi

Koordinasi tidak sama dengan intervensi. Ombudsman tetap menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan maladministrasi, sedangkan APH menjalankan fungsi penegakan hukum ketika terdapat dugaan tindak pidana. Independensi lembaga tetap dapat berjalan bersama koordinasi kewenangan. Bahkan Pasal 7 UU Nomor 37 Tahun 2008 sendiri memasukkan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai tugas Ombudsman.

Yang tidak boleh terjadi adalah satu temuan berada di antara dua jalur tanpa tindak lanjut yang jelas. Ombudsman mempunyai hasil pemeriksaan, tetapi bukti pidananya tidak segera masuk ke mekanisme penyidikan. Sebaliknya, APH tidak memperoleh informasi awal pada saat bukti masih berada pada kondisi yang sama seperti ketika temuan ditemukan. Pemisahan kewenangan seharusnya memperjelas siapa melakukan apa, bukan membuat bukti kehilangan waktu untuk diamankan.

Pengalaman lintas lembaga menunjukkan masalah koordinasi bukan sesuatu yang baru

Peristiwa Djoko Tjandra pernah menunjukkan bagaimana satu persoalan dapat menyentuh lebih dari satu institusi. Ombudsman melakukan investigasi terhadap dugaan maladministrasi dalam rangkaian persoalan yang melibatkan sejumlah instansi, sementara penanganan aspek hukum pidana tetap berada pada aparat penegak hukum. Konteksnya memang berbeda dengan Lapas Cibinong, tetapi konstruksi kelembagaannya relevan: satu rangkaian peristiwa dapat memiliki jalur pengawasan dan jalur penegakan hukum yang berbeda.

Karena itu, pembagian kewenangan tidak boleh berubah menjadi pemisahan informasi. Ketika sebuah lembaga pengawasan menemukan keadaan yang dapat mempunyai konsekuensi pidana, informasi yang berkaitan dengan temuan tersebut harus dapat diteruskan kepada institusi yang berwenang tanpa menunggu keadaan berubah. Koordinasi yang cepat justru menjaga agar masing-masing lembaga dapat menjalankan tugasnya sesuai batas kewenangan.

Kasus Cibinong tidak cukup diselesaikan dengan rekomendasi apabila bukti mengarah pada pidana

Apabila pemeriksaan lanjutan menemukan persoalan tata kelola atau pelayanan tanpa unsur pidana, jalur Ombudsman dapat berjalan melalui hasil pemeriksaan dan rekomendasi sesuai UU Nomor 37 Tahun 2008. Namun apabila ditemukan hubungan antara pungutan, fasilitas khusus, penyalahgunaan kewenangan, transaksi, atau perbuatan lain yang memenuhi unsur tindak pidana, jalur pidana harus berjalan.

Kalau memang ada indikasi pidana, bukti pidananya yang harus diselamatkan. Bukan karena Ombudsman harus menjadi penyidik, tetapi justru karena Ombudsman bukan penyidik. Informasi awal yang sudah diperoleh harus cepat masuk kepada lembaga yang dapat melakukan tindakan pro justitia. Kalau tidak, persoalan dapat berakhir sebagai temuan administratif yang diketahui publik tetapi sulit dibuktikan ketika hendak ditarik menjadi perkara pidana.

Kesimpulan

Ombudsman mempunyai kewenangan melakukan sidak terhadap objek pelayanan publik tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, termasuk Lapas. Karena itu, ketiadaan APH ketika Ombudsman pertama kali datang bukan persoalan utama. Persoalan yang jauh lebih penting muncul setelah pemeriksaan menemukan keadaan yang berpotensi mengandung tindak pidana. Temuan mengenai dugaan hunian khusus, fasilitas yang tidak semestinya, laporan dugaan pungutan, celah keamanan, serta hambatan memperoleh keterangan merupakan informasi yang dapat membutuhkan pemeriksaan pidana lebih lanjut.

KUHAP 2025 memberikan kewenangan kepada penyelidik untuk mencari, mengumpulkan, dan mengamankan keterangan serta barang bukti. Ketentuan mengenai penggeledahan dan penyitaan juga mengenal risiko perusakan, penghilangan, atau pemindahan barang bukti. Karena itu, kritik terhadap penanganan kasus Cibinong lebih tepat diarahkan pada timing koordinasi setelah indikasi pidana muncul. Jika koordinasi dengan APH terlambat sementara bukti masih berada di lokasi atau berada dalam penguasaan pihak yang berkaitan dengan peristiwa, ada risiko dokumen berpindah, data terhapus, transaksi ditutup, benda dipindahkan, atau kondisi lokasi berubah.

Hilangnya satu bukti tidak berarti perkara pidana pasti berhenti. Namun kehilangan atau perubahan bukti dapat membuat hubungan antara pelaku, perbuatan, uang, fasilitas, dan akibat semakin sulit dibuktikan. Jadi, persoalannya bukan mengapa APH tidak ikut sejak awal sidak. Persoalannya adalah apakah setelah indikasi pidana muncul sudah ada koordinasi yang cukup cepat untuk menjaga bukti dan menyerahkan tindakan pro justitia kepada lembaga yang memang berwenang.

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

• Pasal 1 angka 3, mengenai pengertian maladministrasi.
• Pasal 6, mengenai fungsi Ombudsman.
• Pasal 7, mengenai tugas Ombudsman, termasuk investigasi atas prakarsa sendiri serta koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya.
• Pasal 8, mengenai kewenangan Ombudsman dalam pemeriksaan.
• Pasal 28, mengenai pemeriksaan Ombudsman.
• Pasal 34, mengenai pemeriksaan lapangan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
• Pasal 35 sampai dengan Pasal 39, mengenai hasil pemeriksaan dan rekomendasi.
• Pasal 44, mengenai ketentuan pidana terhadap orang yang menghalangi Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

• Ketentuan mengenai fungsi Pemasyarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

• Pasal 5, mengenai kewenangan penyelidik mencari, mengumpulkan, dan mengamankan keterangan serta barang bukti.
• Pasal 112 dan Pasal 113, mengenai penggeledahan.
• Pasal 120, mengenai penyitaan dalam keadaan mendesak, termasuk keadaan yang berkaitan dengan risiko perusakan atau penghilangan barang bukti dan benda yang mudah dipindahkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi objek pengawasan Ombudsman.